Simaklah Dana Penelitian 2019, Sebuah Asa Baru

Tidak ada penemuan (invensi) tiada penelitian. Tidak ada pengembangan tiada invensi. Berikut formula basic dunia penelitian. Jadi tidak bingung bila banyak perusahaan taraf besar, bahkan negara sekelas Amerika Serikat (AS) selalu berusaha tingkatkan alokasi dana risetnya. Arah penelitian cukuplah bermacam, salah satunya ialah untuk bikin produk yang lebih efektif, membuat produk yang lebih ramah pemakai (user-friendly), atau membuat produk yang lebih unik, dan lain-lain.

Baca Juga : contoh proposal penelitian

Contoh perusahaan yang concern dengan penelitian ialah Boeing yang berkantor pusat di Chicago, AS. Perusahaan ini ikhlas merogoh kasnya seputar USD 5,3 miliar untuk pekerjaan penelitian and development (R&D). Pun, perusahaan General Electric yang menyiapkan dana seputar USD 3,7 miliar untuk pekerjaan sama. Keseluruhan dana R&D dari kelompok industri, bila ditambah lagi dana yang dialokasikan pemerintah federal serta kelompok kampus nyatanya sudah tempatkan AS menjadi negara yang jumlahnya berbelanja risetnya paling besar dalam dunia (USD 553 miliar).

Angka itu sama dengan 25 % dari keseluruhan berbelanja R&D global. Empat tempat selanjutnya di isi oleh China (21,7 %), Jepang (8,5 %), Jerman (5,3 %), serta Korea Selatan (4 %). Tempat semacam ini telah berjalan sekurang-kurangnya lima tahun paling akhir ini.

Menjadi negara yang sangat royal membelanjakan dana R&D, praktek yang berlangsung di AS menarik untuk dikaji. Dari keseluruhan dana USD 553 miliar itu, seputar 67 % didanai oleh pihak industri, sedang pemerintah federal serta pihak kampus semasing seputar 25 % serta 4 %.

Menariknya, dari dana R&D yang bersumber dari pemerintah federal, pemerintah federal memakai dana itu untuk pekerjaan R&D sendiri cuma seputar 8 %. Selebihnya, dana yang ada dipakai oleh organisasi yang terkait dengan industri, oleh universitas, oleh instansi penelitian non keuntungan serta untuk pekerjaan penelitian dengan pola public private partnerships (PPP).

Pekerjaan R&D di AS semakin banyak diprioritaskan pada pekerjaan peningkatan produk baru serta proses (60 %). Selebihnya, untuk penelitian terapan (22 %) serta penelitian basic (18 %). Pada penelitian basic, peranan akademisi mempunyai fragmen paling besar (60 %), sedang pihak industri cuma seputar 20 %. Pada penelitian terapan, industri mempunyai peran peranan yang paling besar (72 %), sedang akademisi 13 %. Pada step peningkatan, industri menguasai pekerjaan ini (91 %) sedang bagian pemerintah federal cuma seputar 8 %.

Lalu, bagaimana nasib R&D di Indonesia?

Pola Baru, Keinginan Baru

Salah satunya perihal yang baru muncul dalam APBN 2019 ialah pos Dana Riset (DP), besarnya Rp 990 miliar. Dana ini masuk kelompok pembiayaan, berarti pengeluaran yang nantinya akan di terima kembali, baik pada tahun biaya berjalan ataupun tahun biaya selanjutnya. Orang menyebutkan pola ini menjadi “dana kekal” (endowment fund).

Dana kekal adalah fasilitas investasi yang berkaitan, yang akhirnya bisa dipakai untuk arah nirlaba seperti beasiswa pendidikan, cost penelitian, serta yang lain. Dana penelitian yang sampai kini ada pula masih tetap bersebaran di beberapa kementerian/instansi pemerintah. Pola permodalan semacam ini dapat jadi jawaban pemerintah atas tersedianya dana riset yang sampai kini dipandang masih tetap terlihat kecil.

Berdasar pada data R&D Magazine Survey, dana untuk riset di Indonesia pada 2018 diprediksikan seputar USD 10,23 miliar atau 0,91 % dari PDB. Dari bagian jumlahnya, angka itu tempatkan Indonesia pada rangking 28 dari 116 negara, tapi jika disaksikan dari bagian rasio pada PDB, bagian itu masih tetap terlihat relatif kecil. (rdmag.com).

Munculnya dana kekal DP itu masih tetap tersisa bertanya, yakni kurang lebih instansi manakah yang akan mengelolanya? Lalu, siapapun yang bisa terhubung pemanfaatannya?

Mari kita lihat praktek pengendalian dana kekal yang telah berada di Indonesia. Salah satunya instansi pengelola dana kekal terutamanya bidang pendidikan ialah Instansi Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dana kekal yang disebut ialah Dana Peningkatan Pendidikan Nasional (DPPN).

LPDP yang dibuat akhir 2011 adalah instansi non eselon yang langsung bertanggungjawab pada Menteri Keuangan. Di lain sisi, pekerjaan instansi ini berdasar pada beberapa kebijaksanaan yang diputuskan oleh Dewan Penyantun LPDP (salah satunya termasuk juga Menteri Keuangan). Lewat Ketetapan Menteri Keuangan tanggal 30 Januari 2012, LPDP diputuskan menjadi lembaga pemerintah yang mengaplikasikan skema keuangan Tubuh Service Umum (BLU).

Menjadi entitas yang mengaplikasikan skema BLU, LPDP diinginkan bisa mengurus DPPN dengan profesional. Dengan akumulatif, jumlahnya DPPN yang diurus LPDP sampai tahun 2018 ini telah lebih dari Rp 40 triliun. Dana hasil dari investasi DPPN ini lalu digunakan untuk beberapa kepentingan, seperti bea siswa pendidikan, pertolongan rehabilitasi sarana pendidikan yang rusak karena musibah alam, pertolongan dana penelitian, dan lain-lain.

Saat kurun waktu lima tahun (2013-2018), jumlahnya penelitian yang mendapatkan permodalan LPDP sekitar 124 proposal. Berarti, ada seputar 20 proposal penelitian per tahun yang telah dibiayai LPDP. Penelitian yang di setujui permodalannya oleh LPDP ialah penelitian yang berbentuk komersial serta implementatif. Proposal penelitian yang sukses mendapatkan permodalan LPDP nampaknya semakin banyak datang dari kelompok universitas dibanding instansi riset pemerintah.

Dari paparan itu, muncul pertanyaan, apa DP diatas akan diurus oleh LPDP? Atau, oleh entitas yang baru?

Kontroversi tentu ada pada saat DP itu diusulkan untuk diurus oleh LPDP. Plus-plusnya salah satunya ialah LPDP telah miliki pengalaman yang ideal dalam mengurus dana kekal. Entitas ini telah oke mengatasi pengendalian proposal penelitian yang masuk, dari mulai proses seleksi sampai step permodalan. Serta, entitas ini pula mempunyai jaringan yang luas di serta luar negeri.

Akan tetapi, minusnya ialah LPDP mungkin bukan pihak pengusung saran DP. Hingga, entitas pengusung DP bisa saja dipandang lebih memahami apakah misi pengendalian DP serta hubungannya dengan taktik memajukan dunia penelitian di Indonesia.

Artikel Terkait : contoh proposal kegiatan

Lepas dari entitas manakah yang ditunjuk untuk mengurus DP, seharusnya munculnya dana penelitian dengan pola baru itu menyebar keinginan baru. Contoh, tumbuhnya budaya bersinergi antarlembaga penelitian, atau tumbuhnya semangat bekerjasama antar-peneliti (atau jabatan fungsional lainnya yang serumpun seperti dosen serta perekayasa). Lebih prima kembali, LIPI serta Himpenindo (Himpunan Periset Indonesia) memberi dukungan serta selalu berusaha melakukan perbaikan tata kelola pekerjaan periset yang memprioritaskan semangat bersinergi.

Lalu, masalah akses pemanfaan DP, semestinya siapapun memiliki hak atau dikasih peluang untuk terhubung pemakaian DP ini. Open access ini laku buat periset yang ASN ataupun non-ASN, serta laku buat periset ataupun jabatan fungsional lainnya yang serumpun. Keadaan seperti ini pasti akan mengeskalasi level pertandingan antar-periset, dosen, perekayasa, ataupun komune periset yang lain untuk mencapai reward atas permodalan DP ini. Konsekuensi dari ketatnya pertarungan itu berbuntut pada riset yang makin berkualitas.

Di negeri Paman Sam, open access nampaknya telah dipraktikkan hingga dana R&D pemerintah federal dapat juga dipakai oleh organisasi yang terkait dengan industri, pun oleh universitas, oleh instansi penelitian non keuntungan, serta untuk pekerjaan penelitian dengan pola PPP.

Jadi, mari kita junjung dunia penelitian Indonesia untuk perkembangan bangsa.

This entry was posted in Ceritaku. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *