Menlu Inggris Serukan Keadilan bagi Rohingya

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyerukan keadilan atas krisis kemanusiaan yang telah mengorbankan warga etnis Rohingya di Myanmar. Hal ini disampaikan setelah ia mengunjungi negara bagian Rakhine, pusat dari memburuknya kekerasan terhadap etnis minoritas di Myanmar itu sejak Agustus lalu.

Hunt mengatakan pemerintah Myanmar harus menyadari bahwa “komunitas internasional tidak akan membiarkan” kejahatan dan kekerasan terhadap Rohingya terus terjadi.

“Jika kami tidak melihat proses (hukum) itu terjadi, kami akan menggunakan segala cara yang kami punya untuk memastikan keadilan. Dunia terus menyaksikan ini”, kata Hunt di Naypyidaw, Jumat (20/9).

Pernyataan itu diutarakan Hunt setelah bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Hunt menyebut pertemuan keduanya sangat “jujur” dan “hidup”.

Lawatan Hunt ke Rakhine berlangsung tak lama setelah tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan yang menyimpulkan bahwa militer Myanmar terbukti berniat melakukan genosida terhadap Rohingya.

Laporan itu menjelaskan secara detail dugaan pembunuhan massal di luar hukum, kekerasan seksual, pengusiran, dan pembakaran desa-desa di Rakhine. Laporan panel di bawah Dewan HAM PBB itu juga menuntut panglima militer Myanmar dan lima jenderalnya untuk mundur dan segera diadili.

Tim tersebut menuduh militer Myanmar terlibat genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Hunt meninjau Rakhine, termasuk pusat repatriasi pengungsi Rohingya di Taung Pyo Letwe, menggunakan helikopter selama tiga jam dengan pengawasan ketat pejabat.

Hunt sempat berbicara dengan sejumlah warga lokal di tiga tempat yang ia kunjungi di Rakhine. Meski begitu, dia merasa sekelompok orang tersebut telah lebih dulu ditunjuk pejabat lokal untuk berbicara dengannya.

Hunt juga mengatakan dia juga sempat mencoba bertanya pada penduduk lokal Desa Pan Taw Pyin, desa terakhir yang ia kunjungi di Rakhine, tentang pengalaman mereka selama krisis kemanusiaan memburuk.

Dalam pertemuannya dengan Suu Kyi, Hunt juga mengatakan dia mengungkapkan “keprihatinannya” terhadap pemenjaraan dua wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo pada bulan ini. Keduanya divonis tujuh tahun penjara karena dianggap melanggar Undang-Undang Rahasia Negara karena berusaha meliput Rohingya.

Hunt menyebut Suu Kyi berniat meninjau kembali keputusan pengadilan terhadap dua wartawan tersebut.

“Dia bilang dia akan memeriksanya”, kata Hunt mengutip pernyataan Suu Kyi.

‘Perempuan Rohingya diikat ke pohon dan diperkosa, anak-anak dipaksa masuk ke rumah yang dibakar’

Laporan lengkap penyelidikan PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar mendokumentasikan kesaksian adanya “tindak perkosaan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap perempuan-perempuan Rohingya”.

Laporan lengkap setebal 444 halaman dan dikatakan sebagai laporan terpanjang dalam sejarah PBB diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, hari Selasa (18/9).

Ringkasan laporan tim independen yang dibentuk PBB tersebut diumumkan Agustus lalu.

Laporan lengkap PBB mencantumkan kesaksian perempuan-perempuan yang diikat ke pohon dan kemudian diperkosa anggota militer Myanmar.

Para penyelidik PBB mengatakan kasus-kasus perkosaan oleh militer Myanmar, dikenal dengan sebutan Tatmadaw, terjadi sejak 2011 dan meningkat sejak 2016 dan 2017 ketika militer menggelar operasi besar-besaran untuk membalas serangan oleh milisi Rohingya di negara bagian Rakhine pada Agustus 2017.

“Perkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dilakukan dalam skala yang masif. Ratusan perempuan dan remaja diperkosa, kadang secara beramai-ramai. Perkosaan beramai-ramai, melibatkan pelaku dan korban dalam jumlah banyak dalam satu insiden, jelas menjadi pola”, kata laporan PBB.

Sekitar 80% insiden perkosaan yang ditemukan oleh tim penyelidik termasuk perkosaan beramai-ramai. Delapan puluh dua persen dari kasus-kasus perkosaan beramai-ramai tersebut, pelakunya adalah tentara Myanmar.

“Ini terjadi setidaknya di 10 desa antara 25 Agustus hingga pertengahan September 2017”. Perempuan dan gadis Rohingya diperkosa, kadang dengan pelaku hingga 10 tentara.

Tim penyelidik PBB mengatakan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Rohingya dilakukan secara brutal, sering diikuti dengan penyiksaan, baik fisik dan mental.

“Sungguh tak bisa dipahami tingkat kebrutalan operasi yang dilakukan Tatmadaw, mereka tak menghormati sama sekali nyawa warga sipil”, kata Marzuki Darusman, mantan jaksa agung Indonesia yang ditunjuk menjadi ketua tim penyelidik PBB.

Marzuki mengatakan skala kekejaman dan kekerasan seksual sistematis tidak diragukan lagi sengaja dilakukan sebagai taktik perang.

Tim yang ia pimpin menyimpulkan tindakan militer Myanmar sudah bisa digolongkan sebagai genosida.

Selain perkosaan atau perkosaan beramai-ramai tim PBB juga menemukan bentuk-bentuk kekejaman lain yang dilakukan tentara Myanmar, antara lain memaksa anak-anak Rohingya masuk kembali ke rumah yang dibakar.

Militer Myanmar juga dikatakan sengaja menanam ranjau darat ke jalur-jalur yang dipakai orang-orang Rohingya untuk menyelamatkan diri ketika tentara melakukan operasi.

Laporan PBB tersebut digambarkan wakil Myanmar di PBB, Kyaw Moe Tun, sebagai tidak imbang dan tidak adil karena terlalu banyak menggantungkan pada kesaksian pengungsi dan laporan LSM.

“Laporan ini melemahkan upaya kami dalam mendorong kohesi sosial di negara bagian Rakhine, juga melemahkan upaya pemerintah dalam mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi nasional”, katanya.

Pemerintah Myanmar, yang dipimpin peraih hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, tidak mengizinkan tim PBB untuk masuk ke Myanmar.

Tim PBB mewawancarai setidaknya 875 orang yang menyelamatkan diri dari negara tersebut.

Tim penyelidik tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh militer dan kelompok-kelompok lain di Rakhine dan di beberapa negara lain di Myanmar.

Tak kurang dari 700.000 warga minoritas Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak militer Myanmar menggelar operasi besar-besaran.

Militer Myanmar membantah semua tuduhan dan menyatakan operasi ini dilakukan untuk menumpas kelompok Rohingya militan.

Topan Mangkhut Landa Filipina, Jutaan Warga Mengungsi

Topan raksasa Mangkhut melanda wilayah Filipina utara dengan angin kencang dan hujan deras sementara pihak berwenang memperingatkan jutaan warga akan terkena dampaknya sehingga mereka mengungsi.

Topan raksasa yang menurut para pakar cuaca merupakan badai terbesar tahun ini, merobohkan pepohonan, menghancurkan atap rumah dan mematikan aliran listrik di pulau Luzon pada dini hari, Sabtu (15/9).

Topan Mangkhut yang bergerak ke arah China ini memiliki hentakan angin yang menguat hingga 330 kilometer per jam, namun angin tetapnya melemah menjadi 185 kilometer per jam.

“Tinggal di dalam rumah sampai tidak memungkinkan lagi”, kata Chris Perez, pakar cuaca dari badan cuaca pemerintah Filipina. Dia mengatakan sekitar empat juta orang tinggal di jalur gerak topan ini.

Setiap tahun Filipina dilanda rata-rata 20 topan dan badai yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan jutaan lainnya terus-menerus miskin.

Ribuan orang telah meninggalkan rumah mereka yang berlokasi di wilayah yang beresiko dilanda banjir dan tanah longsor akibat badai ini.

Pemerintah Filipina menaikkan peringatan badai ke level dua di provinsi Luzon dan mengerahkan tim bantuan pada Jumat (14/9).

Peningkatan tingkat peringatan badai ini dilakukan jika fenomena alam tersebut beresiko menyebabkan kerusakan “sangat besar” bagi masyarakat yang tinggal di wilayah cakupan topan.

Warga pun telah menurunkan atap dan mengumpulkan pasok makanan beberapa hari sebelum badai Mangkhut ini tiba.

“Diantara topan yang ada tahun ini, Mangkhut adalah yang paling besar”, ujar pakar cuaca Badan Meteorologi Jepang Hiroshi Ishihara.

“Ini adalah topan yang sangat. Topan ini memiliki hembusan angin tetap terkuat (di antara badai-badai lain tahun ini)”.

Setelah menyerang Filipinia, topan Mangkhuth diperkirakan bergerak menuju wilayah pantai selatan Cina yang padat penduduk pada akhir minggu ini.

“Mereka (pihak berwenang) mengatakan badai ini dua kali lebih besar dari badai sebelumnya, itu sebabnya kami takut”, kata Myrna Parallag yang mengungsi dari rumahnya di Filipina utara.

“Kami sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Banjir bisa mencapai atap rumah kami”, ujarnya merujuk pada pengalaman ketika keluarganya menolak meninggalkan rumah saat terjadi badai pada tahun 2016.

Topan terburuk yang pernah melanda Filipina adalah Super Topan Haiyan, yang menyebabkan 7.350 orang tewas atau hilang di wilayah tengah negara itu pada November 2013.

Masyarakat miskin yang menggantungkan hidup pada kegiatan mencari ikan sangat rentan akan angin kuat akibat topan dan juga badai yang melanda daerah pesisir.

“Hujan akan deras dan anginnya tidak main-main. Kita akan dilanda gelombang tinggi setinggi gedung empat lantai”, kata Michael Conag, juru bicara pihak pertahanan sipil Filipina.

Topan Mangkuth tidak diramal akan menerjang Hong Kong, tetapi pakar cuaca mengatakan kota itu akan dilanda oleh angin dan hujan badai ini.

Kantor Pengamatan Hong Kong memperingatkan topan raksasa mengancam wilayah pesisir China selatan sebelum bergerak ke Vietnam.

Aung San Suu Kyi bela vonis terhadap wartawan peliput Rohingya

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menegaskan bahwa vonis penjara terhadap dua wartawan kantor berita Reuters telah mengikuti prosedur hukum, walau berbagai kalangan internasional mengecam hukuman tersebut.

Dalam pidato di konferensi ekonomi internasional di Vietnam, Suu Kyi mengatakan Wa Lone dan Kyaw Soe Oo telah melanggar hukum dan vonis terhadap mereka “tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebebasan berekspresi”.

Dia juga mengimbau semua pihak yang mengkritiknya membaca putusan pengadilan.

Kedua wartawan itu, menurutnya, “berhak mengajukan banding atas putusan dan menjelaskan mengapa putusan tersebut salah”.

Penyataan peraih Nobel Perdamaian itu kemudian ditanggapi lembaga Human Rights Watch yang berpendapat semua pemahaman Suu Kyi “salah”.

“Dia gagal memahami bahwa makna ‘rule of law’ sebenarnya adalah menghormati bukti yang diajukan di pengadilan, tindakan yang didasarkan undang-undang yang proporsional dan dijabarkan secara jelas, serta independesi sistem hukum dari pengaruh pemerintah atau pasukan keamanan”, kata Wakil Direktur Asia, Phil Robertson.

“Berdasarkan hal-hal ini, persidangan wartawan Reuters gagal uji”, imbuhnya.

‘Dijebak polisi’

Kedua wartawan itu dihukum penjara selama tujuh tahun pada 3 September karena melanggar undang-undang rahasia negara saat menyelidiki dugaan pembantaian warga Rohingya oleh militer di Desa Inn Din.

Mereka kemudian ditahan saat membawa dokumen resmi yang baru saja diberikan beberapa polisi di sebuah restoran.

Mereka mengklaim dijebak oleh polisi, yang disokong saksi polisi di persidangan.

Pihak berwenang belakangan melancarkan penyelidikan soal dugaan pembunuhan di Desa Inn Din. Hasilnya, penyelidikan menyimpulkan pembantaian telah berlangsung dan berjanji mereka yang terlibat akan ditindak.

Warga Rohingya mengalami diskriminasi selama berpuluh-puluh tahun di Myanmar karena dianggap penduduk ilegal dari Bangladesh.

Krisis yang terjadi sejak tahun lalu berlangsung ketika militer melancarkan aksi sebagai balasan atas serangan milisi Rohingya terhadap sejumlah pos polisi.

Hal ini memicu sedikitnya 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar.

Pada Agustus lalu, laporan PBB menyatakan sejumlah perwira militer Myanmar harus diselidiki atas dugaan genosida di negara bagian Rakhine dan kejahatan kemanusiaan di area lain.

Laporan itu menyebutkan aksi militer yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, persekusi, dan perbudakan, sangat tidak proporsional dibanding ancaman keamanan yang sebenarnya.

Lagi, Aung San Suu Kyi tak hadir di sidang Majelis Umum PBB di tengah kecaman internasional

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk kedua kalinya tidak hadir di sidang Majelis Umum PBB di New York.

Sidang yang dihadiri para kepala negara ini akan digelar pekan depan, namun Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan peraih hadiah Nobel Perdamaian tersebut tidak akan bertolak ke New York.

Wartawan BBC di Myanmar, Nick Beake, mengatakan Kementerian Luar Negeri Myanmar tidak menjelaskan mengapa Aung San Suu Kyi tidak hadir di New York dan sebagai gantinya mengirim pejabat lain.

Pada 2016, ia menjadi pemimpin sipil Myanmar pertama dalam 50 tahun yang berbicara di sidang Majelis Umum dengan menggambarkan PBB sebagai sumber inspirasi.

Tapi setahun kemudian, Aung San Suu Kyi tidak hadir setelah ia menghadapi kecaman internasional sejak pecah gelombang kekerasan terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine pada akhir Agustus 2017.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Aung Shin, kepada kantor berita Reuters ketika itu mengatakan, “Ia tidak pernah takut menghadapi kritik masyarakat internasional. Mungkin ada masalah lain di dalam negeri yang lebih mendesak”.

Sebagai pemimpin de facto, ia dituduh diam dan tak mengecam tindakan militers Myanmar yang oleh PBB dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap warga Muslim Rohingya.

PBB mengatakan apa yang terjadi terhadap warga Rohingya adalah “jelas-jelas pembersihan etnik”.

Temuan tim PBB

Para saksi mata menuturkan aparat keamanan membunuh, memperkosa, dan membakar desa-desa warga Rohingya. Gelombang kekerasan memaksa ratusan ribu warga Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh diperkirakan mencapai setidaknya 700.000 orang.

Tim investigasi PBB yang dipimpin mantan jaksa agung Indonesia, Marzuki Darusman, merekomendasikan agar jenderal-jenderal Myanmar diajukan ke Mahkamah Internasional.

Kekerasan pecah setelah milisi Rohingya menyerang pos-pos polisi di Rakhine menewaskan 12 aparat keamanan.

Militer kemudian menggelar operasi dengan dalih menumpas teroris.

Sejak awal militer membantah telah melakukan pembunuhan terhadap warga Rohingya dan pemerintah menyebut masyarakat internasional mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.

Diamnya Aung San Suu Kyi membuat banyak kalangan mendesak supaya Nobel Perdamaian untuk dirinya dicabut meski Komite Nobel sudah menegaskan hadiah tersebut tidak akan dibatalkan.

Sejumlah organisasi dan kota telah mencabut atau membongkar tanda penghargaan untuk Aung San Suu Kyi.

‘Mendiamkan’ kekejaman terhadap Muslim Rohingya, kian banyak penghargaan untuk Aung San Suu Kyi yang dicabut

Pemerintah kota Aberdeen, Skotlandia, memutuskan untuk membongkar tanda penghargaan bagi San Suu Kyi, ditengah kecaman keras bahwa ia ‘membisu’ soal kekejaman terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Pembongkaran dilakukan setelah dewan kota setuju untuk mengambil langkah tersebut.

Pembongkaran penghargaan untuk Aung San Suu Kyi diusulkan oleh anggota dewan kota Barney Crockett, yang mengatakan “Saya kira tanda penghargaan ini diganti saja dengan penghargaan yang menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia”.

Pemerintah kota Aberdeen membuat tanda penghargaan bagi Aung San Suu Kyi atas permintaan organisasi hak asasi manusia, Amnesty Internasional, sepuluh tahun silam.

Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 ketika menjalani tahanan rumah di Rangoon.

Hadiah diberikan kepadanya sebagai penghargaan atas upayanya mendorong demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Setelah pemilihan umum di Myanmar pada 2015 ia diangkat menjadi penasehat negara, yang pada praktiknya adalah kepala pemerintahan sipil.

Dua tahun kemudian pecah gelombang kekerasan di negara bagian Rakhine setelah milisi Rohingya menyerang pos-pos polisi, menewaskan 12 aparat keamanan.

Merespons insiden ini, militer Myanmar menggelar operasi dengan dalih menumpas milisi Rohingya.

Aksi-aksi kekerasan pecah yang membuat masyarakat internasional menuduh aparat keamanan Myanmar membunuh warga Muslim dan membakar desa-desa mereka.

Ratusan ribu warga Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh untuk menghindari gelombang kekerasan.

Hadiah Nobel Perdamaian dicabut?

Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh mencapai sekitar 700.000 orang.

Pejabat PBB menggambarkan apa yang dilakukan militer Myanmar sebagai “jelas-jelas pembersihan etnik”, tuduhan yang ditolak oleh pemerintah dan militer Myanmar.

Tim penyelidik PBB mengatakan kuat diduga telah terjadi pembantaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merekomendasikan agar jenderal-jenderal Myanmar diadili.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengatakan mereka membuka kemungkinan mengadili jenderal-jenderal Myanmar, meski Myanmar bukan negara anggota ICC, tapi krisis ini telah berdampak ke Bangladesh, yang merupakan negara anggota ICC.

Di saat kebrutalan dan kekejaman terhadap warga minoritas Muslim Rohingya terjadi, Aung San Suu Kyi tidak mengutuk atau mengecam keras tindakan militer Myanmar, sikap yang sangat disayangkan masyarakat internasional.

Bulan lalu, penghargaan Freedom of Edinburgh bagi Aung Saan Suu Kyi dibatalkan.

Kota-kota lain seperti Glasgow, Newcastle, dan Oxford, juga mencabut tanda penghormatan untuk Suu Kyi.

Diluar itu, masyarakat dari berbagai negara mengajukan petisi agar hadiah Nobel Perdamaian baginya dibatalkan saja, tapi Komite Nobel mengatakan hadiah tersebut tidak akan dicabut.

Parade militer sambut HUT ke-70 Korut ‘tanpa rudal balistik’

Korea Utara menggelar parade militer dan bersiap menyelenggarakan pesta olahraga akbar untuk memperingati hari ulang tahun ke-70.

Uniknya, parade militer tersebut tidak menampilkan rudal-rudal balistik yang mampu menjangkau daratan Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan wartawan kantor berita AFP serta pantauan NK News terhadap berita stasiun televisi pemerintah Korut, keberadaan rudal balistik antarbenua (ICBM) tidak terlihat.

Parade militer tersebut dipantau sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, karena pada saat itulah Korut menampilkan persenjataan dan memberi pertanda apakah mereka menepati janji denuklirisasi.

Pada parade-parade sebelumnya, berbagai tank, rudal dan ribuan personel militer dilibatkan. Namun, berbagai analis mengingatkan bahwa bukan berapa banyak tentara atau berapa banyak senjata yang akan diperagakan, melainkan jenis apa yang dipamerkan.

“Yang paling penting adalah apakah kita akan melihat rudal balistik antar benua (ICBM) pada parade ini dan jika ada, berapa banyak”, kata Fyodor Tertitskiy dari NK News kepada BBC.

Rudal balistik antar benua yang bisa mengangkut hulu ledak nuklir dan dapat menjangkau daratan AS merupakan sumber kekhawatiran khalayak dunia.

Tertitskiy menilai Korut tidak berencana memusnahkan rudal-rudal tersebut. “Namun, kalaupun mereka memperlihatkan rudal-rudal pada parade ini, hal itu akan menjadi pertanda baik bahwa mereka tidak berpura-pura tidak punya”.

“Ini mengindikasikan perundingan dengan AS bakal menuju kegagalan”, tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan analisis citra satelit selama dua pekan terakhir, pesta olahraga Arirang yang bakal digelar selama September ditengarai akan berlangsung besar-besaran.

Pesta olahraga ini adalah yang pertama sejak 2013 lalu. Tema pada acara pembukaan adalah sejarah Korut selama 70 tahun dengan tajuk ‘negara yang berjaya’.

Bercermin dari sejumlah penyelenggaraan pesta olahraga Arirang sebelumnya, stadion-stadion akan terisi penuh dengan pesanam artistik, penampil, dan penari.

Tiket bagi penonton asing bernilai lebih dari US$930 atau Rp.13 juta, sehingga pemerintah Korut dapat mengeruk mata uang asing di saat negara mereka dikenai sanksi PBB.

Maskapai nasional Air Koryo dilaporkan telah menjadwalkan penerbangan tambahan dari Beijing demi mendatangkan lebih banyak wisatawan yang ingin menyaksiskan pesta olahraga tersebut.

Peragaan dalam pesta olahraga itu tampaknya bakal memukau, namun pada penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya, PBB mengatakan sejumlah anak-anak dipaksa untuk turut andil atau membantu persiapan.

Tiga bulan di Yerusalem, kedutaan besar Paraguay kembali Tel Aviv

Pemerintahan baru Paraguay telah mengumumkan akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel kembali ke Tel Aviv – hanya tiga bulan setelah dipindahkan ke Yerusalem.

Langkah ini ditempuh Paraguay di bawah pimpinan Presiden Mario Abdo Benitez, yang dilantik bulan lalu. Menurutnya, langkah ini ditempuh untuk membantu menciptakan “perdamaian yang adil dan dapat dipertahankan” di Timur Tengah.

Sebagai tanggapannya, Israel menyatakan akan menutup kedutaan besarnya di Paraguay. Dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa langkah Paraguay mencemari hubungan kedua negara.

Namun, lain lagi dengan reaksi Otorita Palestina. Palestina menyatakan akan “segera” membuka kedutaan di negara Amerika Selatan itu.

Mengapa Kedubes Paraguay dipindahkan lagi?

Pendahulu Presiden Mario Abdo Benitez, Horacio Cartes, memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar Paraguay di Israel pada Mei lalu, tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempuh langkah yang sama.

Ketika itu, Abdo Benitez adalah presiden terpilih dan sudah menegaskan bahwa ia tidak sepakat dengan keputusan itu.

Trump sudah mengungkapkan rencana pemindahan Kedutaan Besar AS pada Desember 2017 dengan menyatakan ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dikatakan bahwa ia telah “menimbang tindakan ini sebagai keputusan terbaik bagi Amerika Serikat dan bagi upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Keputusan AS itu kemudian juga ditiru oleh Guatemala, Republik Ceko membuka kembali konsulatnya di Yerusalem.

Mengapa status Yerusalem begitu sensitif?

Status Yerusalem merupakan inti permasalahan yang melatari perjalanan konflik panjang antara Israel dan Palestina. Israel mencaplok Yerusalem Timur padahal bagi Palestina tempat itu digadang-gadang menjadi ibu kota negara Palestina di masa depan.

Keputusan Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya dikecam oleh Palestina. Menurut Palestina, langkah itu menunjukkan bahwa AS tidak bisa menjadi juru penengah yang netral.

Dengan suara meyakinkan dalam Sidang Umum PBB, negara-negara anggota juga menyetujui resolusi yang menetapkan deklarasi AS “tidak berkekuatan hukum sehingga dianggap tidak ada” dan menuntut dibatalkan.

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kota negara itu yang “abadi dan tak terbagi”, sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur – yang diduduki Israel dalam perang Timur Tengah 1967 – sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

Yerusalem juga merupakan situs suci bagi tiga agama monoteistik, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam.

Klaim kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional dan sesuai kesepakatan perdamaian Israel-Palestina tahun 1993, status terakhir Yerusalem akan dibahas dalam perundingan damai tahap akhir.

Sejak 1967, Israel telah membangun puluhan permukiman yang menjadi tempat tinggal bagi sekitar 200.000 orang Yahudi, di Yerusalem Timur.

Berdasarkan hukum internasional, pembangunan permukiman itu tidak sah, meskipun Israel menepisnya.

‘Jeritan hati’ istri wartawan Myanmar yang dipenjara karena angkat kasus Muslim Rohingya

Pann Ei Mon, istri Wa Lone, satu dari dua wartawan kantor berita Reuters yang dipenjara tujuh tahun karena menyelidiki kasus pembunuhan warga Muslim Rohingya, khawatir anaknya yang baru lahir akan tumbuh tanpa kenal siapa ayahnya.

Pann Ei Mon mengatakan mungkin anaknya tidak akan tahu siapa ayahnya dan tumbuh tanpa menyadari bahwa ayahnya sebenarnya sangat mencintainya.

Suami Pann Ei Mon, Wa Lone bersama sesama wartawan Reuters Kyaw Soe Oo, ditangkap tahun lalu saat membawa serta berkas-berkas dokumen yang baru saja diberikan oleh polisi kepada mereka.

Keduanya sedang menginvestigasi pembunuhan warga Muslim Rohingya saat ditahan. Di persidangan keduanya dinyatakan melanggar undang-undang rahasia negara dan dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun.

Berikut petikan wawancara dengan Pann Ei Mon:

Apa yang ingin anda sampaikan ke aung san suu kyi terkait vonis suami anda?

Saya melahirkan bayi perempuan pertama saya beberapa hari lalu. Ia masih bayi sekarang, tapi saat ia tumbuh nanti, ia pasti akan bertanya siapa ayahnya dan seperti apa wajah ayahnya.

Saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Yang saya khawatirkan adalah saya akan dianggap sebagai satu-satunya orang tua yang ia miliki. Padahal ia punya ayah, tapi mungkin ia tidak akan pernah tahu betapa besar cinta ayahnya kepadanya.

Ia mungkin tak tahu bahwa ayahnya yang memberinya nama, bahwa ayahnya selama ini bekerja keras untuk masa depannya. Saya khawatir, ia akan berpikir bahwa ayahnya tak mencintainya.

Jujur saja, saya tak seperti Aung San Suu Kyi. Secara mental, saya tak sekuat dirinya. Yang saya pikirkan adalah saya ingin anak saya ini diasuh oleh saya dan suami saya.

bagaimana anda menerima kabar tentang vonis suami anda karena anda tidak berada di pengadilan saat vonis dibacakan?

Proses hukum ini menjadi beban pikiran. Saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan baik. Dalam keadaan seperti ini saya hanya berdoa.

Pekan lalu, hakim sakit yang membuat pembacaan keputusan ditunda ke pekan ini. Pada hari persidangan dengan agenda pembacaan keputusan, saya memang tidak hadir disana. Di rumah saya berdoa agar ada kabar baik.

Saya mengikuti persidangan melalui Facebook Live. Kemudian saya lihat ada seseorang menunjukkan tujuh jari, yang membuat saya langsung terpukul. Saya langsung paham, suami saya dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun.

Tak lama kemudian, ada banyak panggilan yang masuk ke telepon saya tapi saya tak tahu siapa yang berbicara di ujung telepon karena pikiran saya kacau. Benar-benar kacau.

Ketika semuanya sudah tenang, saya putuskan untuk mengunjungi suami di penjara. Saya harus mendukungnya. Saya menemuinya di penjara dan kami saling menguatkan. Kami harus kuat menghadapi semua ini.

Ia mengatakan ia akan baik-baik saja di penjara. Ia bilang akan mematuhi semua peraturan penjara dan meminta saya untuk tak lagi mengkhawatirkannya. Tapi saya tahu, ia mengkhawatirkan saya dan anak kami.

apa yang ia katakan tentang bayi yang baru lahir?

Bayi ini lebih banyak tidur. Ia bangun di malam hari, saya harus mengikuti polanya.

Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir membuat saya sangat letih. Sekarang saya merasa takut, terutama ketika malam tiba. Saya sering menangis.

Saya sungguh merindukan suami saya. Andai saja ia disini, ia pasti akan membantu. Saya katakan kepadanya (saat bertemu dipenjara) ini semua membuat saya sangat tertekan.

Ia meminta saya untuk kuat, demi anak kami.

Pekan lalu, saat diwawancara, suami mengatakan akan segera menemui anak kami ini. Andai saja itu menjadi kenyataan.

Sekarang, saya tak tahu apa yang harus saya sampaikan. Saya kehilangan kata-kata.

Venezuela: Jumlah orang yang hijrah masih tergolong “normal”

Pemerintah Venezuela berkeras bahwa jumlah warga mereka yang hijrah ke luar negeri masih tergolong “normal”.

Wakil Presiden Delcy Rodriguez menyatakan jumlah warga Venezuela yang bermigrasi digelembungkan oleh “negara-negara musuh” guna membenarkan intervensi militer.

Rodriguez mengaku pemerintah Venezuela sudah mengajukan keluhan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Guterres, mengenai “pejabat-pejabat perorangan” yang telah menggambarkan “arus migran normal sebagai krisis kemanusiaan guna menjustifikasi intervensi”.

Bulan lalu, badan migrasi PBB memperingatkan Venezuela bahwa mereka menuju “momen krisis” pengungsi seperti yang dialami kawasan Mediterania pada tahun 2015.

Namun, Rodriguez justru menuding PBB telah menggunakan data yang disediakan “negara-negara musuh” kemudian menyajikan “seolah-olah datanya sendiri”.

Meski Rodriguez tidak merinci siapa yang dia maksud “negara-negara musuh”, dia menuding Kolombia berkedok meminta dana internasional guna menangani para migran asal Venezuela di perbatasan. Padahal, menurutnya, Kolombia ingin hidup dari uang sumbangan itu.

Rodriguez juga tidak menyebut berapa banyak warga Venezuela yang telah hijrah.

Sebelumnya, Presiden Nicolas Maduro mengatakan jumlahnya mencapai “tidak lebih dari 600.000 dalam dua tahun terakhir menurut data serius, terkonfirmasi, dan tersertifikasi”. Maduro tidak menyebut sumber data yang dia sebutkan.

Arus migrasi bertambah deras

Data PBB menyebutkan sebanyak 2,3 juta orang telah kabur dari Venezuela demi menghindari krisis politik dan ekonomi sejak 2014.

Data terbaru menunjukkan migrasi dari Venezuela bertambah desar seiring dengan semakin parahnya krisis dan berbagai laporan yang menunjukkan banyak warga kelaparan dan tidak punya akses kesehatan.

Dalam pertemuan kawasan-yang melibatkan delegasi dari 11 negara Amerika Selatan di Kota Quito, Ekuador-Venezuela diminta mengeluarkan paspor dan KTP resmi bagi mereka yang ingin meninggalkan negara tersebut.

Pertemuan itu juga mendesak semua negara di kawasan itu berupaya menyambut serta melindungi warga Venezuela yang hijrah.

Deklarasi berisi 18 poin itu ditandatangani 11 negara, termasuk Kolombia, Peru, Ekuador, dan Brazil.