Menlu Inggris Serukan Keadilan bagi Rohingya

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyerukan keadilan atas krisis kemanusiaan yang telah mengorbankan warga etnis Rohingya di Myanmar. Hal ini disampaikan setelah ia mengunjungi negara bagian Rakhine, pusat dari memburuknya kekerasan terhadap etnis minoritas di Myanmar itu sejak Agustus lalu.

Hunt mengatakan pemerintah Myanmar harus menyadari bahwa “komunitas internasional tidak akan membiarkan” kejahatan dan kekerasan terhadap Rohingya terus terjadi.

“Jika kami tidak melihat proses (hukum) itu terjadi, kami akan menggunakan segala cara yang kami punya untuk memastikan keadilan. Dunia terus menyaksikan ini”, kata Hunt di Naypyidaw, Jumat (20/9).

Pernyataan itu diutarakan Hunt setelah bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. Hunt menyebut pertemuan keduanya sangat “jujur” dan “hidup”.

Lawatan Hunt ke Rakhine berlangsung tak lama setelah tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis laporan yang menyimpulkan bahwa militer Myanmar terbukti berniat melakukan genosida terhadap Rohingya.

Laporan itu menjelaskan secara detail dugaan pembunuhan massal di luar hukum, kekerasan seksual, pengusiran, dan pembakaran desa-desa di Rakhine. Laporan panel di bawah Dewan HAM PBB itu juga menuntut panglima militer Myanmar dan lima jenderalnya untuk mundur dan segera diadili.

Tim tersebut menuduh militer Myanmar terlibat genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Hunt meninjau Rakhine, termasuk pusat repatriasi pengungsi Rohingya di Taung Pyo Letwe, menggunakan helikopter selama tiga jam dengan pengawasan ketat pejabat.

Hunt sempat berbicara dengan sejumlah warga lokal di tiga tempat yang ia kunjungi di Rakhine. Meski begitu, dia merasa sekelompok orang tersebut telah lebih dulu ditunjuk pejabat lokal untuk berbicara dengannya.

Hunt juga mengatakan dia juga sempat mencoba bertanya pada penduduk lokal Desa Pan Taw Pyin, desa terakhir yang ia kunjungi di Rakhine, tentang pengalaman mereka selama krisis kemanusiaan memburuk.

Dalam pertemuannya dengan Suu Kyi, Hunt juga mengatakan dia mengungkapkan “keprihatinannya” terhadap pemenjaraan dua wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo pada bulan ini. Keduanya divonis tujuh tahun penjara karena dianggap melanggar Undang-Undang Rahasia Negara karena berusaha meliput Rohingya.

Hunt menyebut Suu Kyi berniat meninjau kembali keputusan pengadilan terhadap dua wartawan tersebut.

“Dia bilang dia akan memeriksanya”, kata Hunt mengutip pernyataan Suu Kyi.

Hina Aung San Suu Kyi di Facebook, Eks Wartawan Dibui 7 Tahun

Ngar Min Swe, seorang mantan jurnalis media pemerintah Myanmar, divonis tujuh tahun penjara karena mengunggah pernyataan “kasar” terhadap pemimpin de facto negara, Aung San Suu Kyi.

Juru bicara Pengadilan Distrik Yangon Barat, Htay Aung, mengatakan bahwa Min Swe dijatuhi hukuman bui atas tuduhan penghasutan pada Selasa (18/9).

“Dia dinyatakan bersalah karena menulis pernyataan yang melecehkann Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, membuat orang-orang memiliki anggapan yang buruk terhadapnya”, kata Htay Aung kepada AFP, Kamis (19/9).

Min Swe ditahan pada 12 Juli lalu, di hari yang sama setelah dia mengunggah pernyataan di media sosialnya bahwa Suu Kyi menerima kecupan di pipinya dari Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, pada 2013 lalu.

Min Swe pernah bekerja sebagai kolumnis media pemerintah ketika Myanmar masih dikuasai rezim junta militer.

Sejak partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), bangkit dan berkuasa pada 2016 lalu, dia kerap menulis komentar dan artikel yang mengkritik perempuan 72 tahun itu.

Facebook merupakan platform media sosial yang sangat populer di Myanmar. Tak sedikit para pengguna Facebook di Myanmar yang kedapatan mengunggah pernyataan menyerang atau menghina pemerintah dan pejabat senior militer menghadapi tuntutan penjara.

Ini bukan kali pertama seorang pekerja media diadili di Myanmar. Sebelumnya, dua reporter Reuters divonis tujuh tahun penjara karena dituduh melanggar Undang-Undang Rahasia Negara setalah meliput krisis kemanusiaan yang menargetkan minoritas Rohingya.

Pengamat independen David Mathieson mengatakan vonis Min Swe merupakan contoh lain dari “pembatasan kebebasan berbicara” di negara Asia Tenggara tersebut.

“Myanmar jatuh bebas ke arah otokrasi yang mulai bangkit kembali. Memenjarakan jurnalis-jurnalis yang semasa penjajahan kerap terjadi-dengan berdasarkan alasan ‘penghasutan’ adalah tanda lain yang patut diwaspadai”, ujar Mathieson.

Saat junta militer masih berkuasa, Myanmar kerap memenjarakan wartawan dan aktivis yang memberontak terhadap pemerintah.

Namun, sejak pemilihan umum 2011, Myanmar berjanji untuk lebih terbuka terhadap kebebasan berekspresi dan media.

Meski begitu, praktik demokrasi terutama soal kebebasan berekspresi di Myanmar masih patut dipertanyakan lantaran sejumlah gerakan aktivis dan media masih dibatasi.

‘Perempuan Rohingya diikat ke pohon dan diperkosa, anak-anak dipaksa masuk ke rumah yang dibakar’

Laporan lengkap penyelidikan PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar mendokumentasikan kesaksian adanya “tindak perkosaan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap perempuan-perempuan Rohingya”.

Laporan lengkap setebal 444 halaman dan dikatakan sebagai laporan terpanjang dalam sejarah PBB diserahkan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, hari Selasa (18/9).

Ringkasan laporan tim independen yang dibentuk PBB tersebut diumumkan Agustus lalu.

Laporan lengkap PBB mencantumkan kesaksian perempuan-perempuan yang diikat ke pohon dan kemudian diperkosa anggota militer Myanmar.

Para penyelidik PBB mengatakan kasus-kasus perkosaan oleh militer Myanmar, dikenal dengan sebutan Tatmadaw, terjadi sejak 2011 dan meningkat sejak 2016 dan 2017 ketika militer menggelar operasi besar-besaran untuk membalas serangan oleh milisi Rohingya di negara bagian Rakhine pada Agustus 2017.

“Perkosaan dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual dilakukan dalam skala yang masif. Ratusan perempuan dan remaja diperkosa, kadang secara beramai-ramai. Perkosaan beramai-ramai, melibatkan pelaku dan korban dalam jumlah banyak dalam satu insiden, jelas menjadi pola”, kata laporan PBB.

Sekitar 80% insiden perkosaan yang ditemukan oleh tim penyelidik termasuk perkosaan beramai-ramai. Delapan puluh dua persen dari kasus-kasus perkosaan beramai-ramai tersebut, pelakunya adalah tentara Myanmar.

“Ini terjadi setidaknya di 10 desa antara 25 Agustus hingga pertengahan September 2017”. Perempuan dan gadis Rohingya diperkosa, kadang dengan pelaku hingga 10 tentara.

Tim penyelidik PBB mengatakan pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan Rohingya dilakukan secara brutal, sering diikuti dengan penyiksaan, baik fisik dan mental.

“Sungguh tak bisa dipahami tingkat kebrutalan operasi yang dilakukan Tatmadaw, mereka tak menghormati sama sekali nyawa warga sipil”, kata Marzuki Darusman, mantan jaksa agung Indonesia yang ditunjuk menjadi ketua tim penyelidik PBB.

Marzuki mengatakan skala kekejaman dan kekerasan seksual sistematis tidak diragukan lagi sengaja dilakukan sebagai taktik perang.

Tim yang ia pimpin menyimpulkan tindakan militer Myanmar sudah bisa digolongkan sebagai genosida.

Selain perkosaan atau perkosaan beramai-ramai tim PBB juga menemukan bentuk-bentuk kekejaman lain yang dilakukan tentara Myanmar, antara lain memaksa anak-anak Rohingya masuk kembali ke rumah yang dibakar.

Militer Myanmar juga dikatakan sengaja menanam ranjau darat ke jalur-jalur yang dipakai orang-orang Rohingya untuk menyelamatkan diri ketika tentara melakukan operasi.

Laporan PBB tersebut digambarkan wakil Myanmar di PBB, Kyaw Moe Tun, sebagai tidak imbang dan tidak adil karena terlalu banyak menggantungkan pada kesaksian pengungsi dan laporan LSM.

“Laporan ini melemahkan upaya kami dalam mendorong kohesi sosial di negara bagian Rakhine, juga melemahkan upaya pemerintah dalam mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi nasional”, katanya.

Pemerintah Myanmar, yang dipimpin peraih hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, tidak mengizinkan tim PBB untuk masuk ke Myanmar.

Tim PBB mewawancarai setidaknya 875 orang yang menyelamatkan diri dari negara tersebut.

Tim penyelidik tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia oleh militer dan kelompok-kelompok lain di Rakhine dan di beberapa negara lain di Myanmar.

Tak kurang dari 700.000 warga minoritas Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak militer Myanmar menggelar operasi besar-besaran.

Militer Myanmar membantah semua tuduhan dan menyatakan operasi ini dilakukan untuk menumpas kelompok Rohingya militan.

Pesawat militer Rusia ‘menghilang’ dari radar di Suriah

Sebuah pesawat militer Rusia yang mengangkut 14 orang telah menghilang dari radar ketika sedang terbang melintasi Suriah.

“Koneksi hilang dengan kru pesawat II-20 di atas Laut Medeterania”, sebut Kementerian Pertahanan Rusia.

Kementerian itu menambahkan, kontak dengan pesawat terputus pada Senin (17/9) pukul 23.00 waktu setempat.

Insiden tersebut dilaporkan belangsung sekitar 35 kilometer dari pesisir Suriah, saat pesawat Ilyushin II-20 itu menuju pangkalan udara Hmeimim dekat Kota Latakia.

“Jejak II-20 pada rada kendali penerbangan menghilang selagi empat pesawat jet F-16 Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas Suriah di Provinsi Latakia”, papar kantor berita Rusia, Tass.

“Pada saat bersamaan, sistem radar kendali udara Rusia mendeteksi roket yang dilesatkan dari kapal fregat Prancis, Auvergne, yang berlokasi di wilayah tersebut”, tambah laporan itu.

Nasib pesawat Rusia belum diketahui. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan operasi pencarian dan penyelamatan tengah berlangsung dengan dikoordinasi para personel di pangkalan udara Hmeimim.

Kepada kantor berita AFP, juru bicara militer Prancis menegaskan: “Militer Prancis membantah keterlibatan dalam serangan ini”.

Sementara itu, militer Israel menolak berkomentar mengenai laporan bahwa pesawat tempurnya menargetkan fasilitas di wilayah Latakia pada Senin (17/9).

“Kami tidak mengomentari laporan asing”, ujar militer Israel.

Adapun juru bicara Departemen Pertahanan AS menyatakan “rudal-rudal tidak ditembakkan militer AS”.

Militer Suriah sampai sekarang belum berkomentar soal insiden ini.

Hmeimim adalah pangkalan udara yang dipakai militer Rusia untuk melancarkan serangan terhadap kelompok-kelompok pemberontak di Suriah.

Tahun lalu, Rusia mengaku telah meningkatkan keamanan di Hmeimim sebagai tanggapan atas serangan drone yang gagal ke pangkalan tersebut beberapa hari setelah muncul laporan bahwa gempuran kubu pemberontak telah merusak beberapa pesawat.

Singapura selidiki ‘penjualan’ sejumlah ‘PRT Indonesia’ di situs niaga

Kementerian Tenaga Kerja Singapura kini tengah menyelidiki kasus ‘penjualan’ sejumlah pembantu rumah tangga-yang diduga dari Indonesia-di situs niaga Carousell.

Melalui pernyataan di Facebook, kementerian tersebut mengaku “menyadari adanya kasus sejumlah pekerja rumah tangga dari luar negeri dipasarkan secara tidak patut di…Carousell”.

“Kami tengah menyelidiki kasus ini, dan telah mengatur agar penawaran ini dicabut”, sebut Kementerian Tenaga Kerja Singapura.

Surat kabar The Straits Times melaporkan bahwa penawaran itu diunggah pengguna bernama @maid.recruitment. Di dalamnya, terdapat beragam wajah sejumlah pembantu rumah tangga yang diduga berasal dari Indonesia.

Beberapa foto pekerja yang ditawarkan bertuliskan “pembantu Indonesia” dan bertanda “terjual”.

Menanggapi kasus ini, juru bicara Carousell mengatakan kepada The Straits Times bahwa penawaran semacam itu tidak diperbolehkan dalam situs niaga mereka sebagaimana tercantum dalam panduan pengguna.

Situs tersebut, menurut juru bicara Carousell, membolehkan agen tenaga kerja menawarkan layanan, namun tidak diperkenankan mengunggah wajah para pekerja.

“Segala tampilan atau berbagai biodata individu dilarang keras karena itu melanggar panduan kami”, kata juru bicara Carousell kepada The Straits Times.

Dia menambahkan, pengguna @maid.recruitment tidak melakukan transaksi penjualan dan jika terdeteksi, penjualan tersebut akan dicoret.

“Dalam contoh ini, kami membantu aparat dengan penyelidikan mereka”, ujar sang juru bicara.

Carousell menegaskan bahwa mereka telah membekukan akun pengguna tersebut dan mencabut penawaran yang dia ajukan.

BBC News Indonesia berupaya mengakses situs tersebut dan mencari pengguna yang dimaksud, pada Minggu (16/9). Namun, foto-foto pekerja dan penawarannya tidak lagi tersedia.

Jika terbukti bersalah, sebuah agen tenaga kerja bisa dikurangi poinnya dan ijin mereka bisa dibekukan atau dicabut.

Dorong investigasi

Sementara itu, Lalu Muhammad Iqbal selaku Direktur Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Kedutaan Besar RI di Singapura sudah mengetahui kejadian ini.

“Karena itu, KBRI telah menyampaikan secara tertulis keprihatinan terhadap praktik tersebut kepada MOM (Kementerian Tenaga Kerja) Singapura.

“Besok pada hari kerja pertama, KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik kepada Kemlu Singapura yang menyampaikan keprihatinan bahwa kejadian serupa sudah terjadi beberapa kali di Singapura serta permintaan agar dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kasus ini”, sebut Lalu.

Iklan pembantu rumah tangga yang menuai masalah bukan kali ini terjadi.

Pada tahun 2015, perusahaan alat penyedot debu di Malaysia menampilkan iklan “Fire Your Indonesia Maid Now!” (pecat pembantu rumah tangga asal Indonesia Anda sekarang!).

Topan Mangkhut Landa Filipina, Jutaan Warga Mengungsi

Topan raksasa Mangkhut melanda wilayah Filipina utara dengan angin kencang dan hujan deras sementara pihak berwenang memperingatkan jutaan warga akan terkena dampaknya sehingga mereka mengungsi.

Topan raksasa yang menurut para pakar cuaca merupakan badai terbesar tahun ini, merobohkan pepohonan, menghancurkan atap rumah dan mematikan aliran listrik di pulau Luzon pada dini hari, Sabtu (15/9).

Topan Mangkhut yang bergerak ke arah China ini memiliki hentakan angin yang menguat hingga 330 kilometer per jam, namun angin tetapnya melemah menjadi 185 kilometer per jam.

“Tinggal di dalam rumah sampai tidak memungkinkan lagi”, kata Chris Perez, pakar cuaca dari badan cuaca pemerintah Filipina. Dia mengatakan sekitar empat juta orang tinggal di jalur gerak topan ini.

Setiap tahun Filipina dilanda rata-rata 20 topan dan badai yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan jutaan lainnya terus-menerus miskin.

Ribuan orang telah meninggalkan rumah mereka yang berlokasi di wilayah yang beresiko dilanda banjir dan tanah longsor akibat badai ini.

Pemerintah Filipina menaikkan peringatan badai ke level dua di provinsi Luzon dan mengerahkan tim bantuan pada Jumat (14/9).

Peningkatan tingkat peringatan badai ini dilakukan jika fenomena alam tersebut beresiko menyebabkan kerusakan “sangat besar” bagi masyarakat yang tinggal di wilayah cakupan topan.

Warga pun telah menurunkan atap dan mengumpulkan pasok makanan beberapa hari sebelum badai Mangkhut ini tiba.

“Diantara topan yang ada tahun ini, Mangkhut adalah yang paling besar”, ujar pakar cuaca Badan Meteorologi Jepang Hiroshi Ishihara.

“Ini adalah topan yang sangat. Topan ini memiliki hembusan angin tetap terkuat (di antara badai-badai lain tahun ini)”.

Setelah menyerang Filipinia, topan Mangkhuth diperkirakan bergerak menuju wilayah pantai selatan Cina yang padat penduduk pada akhir minggu ini.

“Mereka (pihak berwenang) mengatakan badai ini dua kali lebih besar dari badai sebelumnya, itu sebabnya kami takut”, kata Myrna Parallag yang mengungsi dari rumahnya di Filipina utara.

“Kami sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Banjir bisa mencapai atap rumah kami”, ujarnya merujuk pada pengalaman ketika keluarganya menolak meninggalkan rumah saat terjadi badai pada tahun 2016.

Topan terburuk yang pernah melanda Filipina adalah Super Topan Haiyan, yang menyebabkan 7.350 orang tewas atau hilang di wilayah tengah negara itu pada November 2013.

Masyarakat miskin yang menggantungkan hidup pada kegiatan mencari ikan sangat rentan akan angin kuat akibat topan dan juga badai yang melanda daerah pesisir.

“Hujan akan deras dan anginnya tidak main-main. Kita akan dilanda gelombang tinggi setinggi gedung empat lantai”, kata Michael Conag, juru bicara pihak pertahanan sipil Filipina.

Topan Mangkuth tidak diramal akan menerjang Hong Kong, tetapi pakar cuaca mengatakan kota itu akan dilanda oleh angin dan hujan badai ini.

Kantor Pengamatan Hong Kong memperingatkan topan raksasa mengancam wilayah pesisir China selatan sebelum bergerak ke Vietnam.

Jelang Badai Florence, AS Diterpa Hujan dan Angin

Hujan, angin, dan banjir melanda wilayah Carolina pada Jumat (14/9) pagi waktu setempat menjelang Badai Florence yang diperkirakan akan menerjang Amerika Serikat pada akhir pekan.

Gubernur North Carolina, Roy Cooper, mengatakan bahwa badai itu hampir membanjiri beberapa bagian di Carolina Utara. Sementara perwakilan Dinas Cuaca Nasional, Brandon Locklear, meramalkan selama delapan bulan kedepan akan terjadi hujan dalam waktu dua atau tiga hari.

Badai Florence diperkirakan akan melanda wilayah Cape Fear, North Carolina, pada tengah hari dengan kekuatan yang dapat menghempaskan wilayah pantai timur AS selama satu hari penuh.

Pusat Topan Nasional (NHC) melaporkan bahwa sebuah pengukur di Sungai Neuse di New Bern menunjukkan terjangan badai diperkirakan bakal setinggi 3 meter.

Di pusat kota, 300.000 orang berdiam di daerah yang berada di bawah permukaan air dan sekitar 150 orang menunggu untuk diselamatkan. Sementara itu, setidaknya 188.000 orang hidup tanpa listrik di North Carolina dan South Carolina pada Jumat (14/9) pagi.

Perusahaan-perusahaan penyelia menyatakan bahwa jutaan orang diperkirakan kehilangan sumber daya listrik dan pemulihan bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Badai Florence sebenarnya sudah melemah menjadi topan berkategori 1 dengan kekuatan angin mencapai 150 kilometer perjam. Pusatnya bergerak ke arah barat dengan kecepatan 9 kilometer perjam.

Sekitar 10 juta orang bisa terkena dampak badai dan lebih dari satu juta orang diperintahkan untuk keluar dari pantai Carolina dan Virginia, mengakibatkan macet di seluruh jalan di wilayah barat.

Cooper mengatakan setidaknya 12.000 orang telah mengungsi di 126 tempat perlindungan darurat.

NHC menyatakan ancaman tornado akan meningkat ketika Florence bergerak mendekati pantai. Gubernur South Carolina, Henry McMaster, mengatakan bahwa hujan deras itu dapat memicu tanah longsor di bagian barat negaranya.

Deklarasi darurat diberlakukan di Georgia, Carolina Selatan dan Utara, Virginia, Maryland, dan distrik Kolombia. Namun, beberapa warga mengabaikan peringatan untuk mengungsi.

Di dekat pantai di Willmington, restoran Waffle House, bahkan berencana untuk tetap buka selama bencana melanda.

Sementara itu, seorang asisten pengawas lapangan golf, Will Epperson, mengatakan dia dan istrinya telah merencanakan untuk keluar dari rumah mereka saat badai di Hampstead, North Carolina.

Namun, mereka mempertimbangkan kembali keputusannya untuk pergi dan berkendara ke pedalaman rumah ibunya di Durham itu.

“Saya tidak pernah meninggalkan rumah saat badai, tetapi badai ini membuat saya ketakutan”, katanya.

Aung San Suu Kyi bela vonis terhadap wartawan peliput Rohingya

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, menegaskan bahwa vonis penjara terhadap dua wartawan kantor berita Reuters telah mengikuti prosedur hukum, walau berbagai kalangan internasional mengecam hukuman tersebut.

Dalam pidato di konferensi ekonomi internasional di Vietnam, Suu Kyi mengatakan Wa Lone dan Kyaw Soe Oo telah melanggar hukum dan vonis terhadap mereka “tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebebasan berekspresi”.

Dia juga mengimbau semua pihak yang mengkritiknya membaca putusan pengadilan.

Kedua wartawan itu, menurutnya, “berhak mengajukan banding atas putusan dan menjelaskan mengapa putusan tersebut salah”.

Penyataan peraih Nobel Perdamaian itu kemudian ditanggapi lembaga Human Rights Watch yang berpendapat semua pemahaman Suu Kyi “salah”.

“Dia gagal memahami bahwa makna ‘rule of law’ sebenarnya adalah menghormati bukti yang diajukan di pengadilan, tindakan yang didasarkan undang-undang yang proporsional dan dijabarkan secara jelas, serta independesi sistem hukum dari pengaruh pemerintah atau pasukan keamanan”, kata Wakil Direktur Asia, Phil Robertson.

“Berdasarkan hal-hal ini, persidangan wartawan Reuters gagal uji”, imbuhnya.

‘Dijebak polisi’

Kedua wartawan itu dihukum penjara selama tujuh tahun pada 3 September karena melanggar undang-undang rahasia negara saat menyelidiki dugaan pembantaian warga Rohingya oleh militer di Desa Inn Din.

Mereka kemudian ditahan saat membawa dokumen resmi yang baru saja diberikan beberapa polisi di sebuah restoran.

Mereka mengklaim dijebak oleh polisi, yang disokong saksi polisi di persidangan.

Pihak berwenang belakangan melancarkan penyelidikan soal dugaan pembunuhan di Desa Inn Din. Hasilnya, penyelidikan menyimpulkan pembantaian telah berlangsung dan berjanji mereka yang terlibat akan ditindak.

Warga Rohingya mengalami diskriminasi selama berpuluh-puluh tahun di Myanmar karena dianggap penduduk ilegal dari Bangladesh.

Krisis yang terjadi sejak tahun lalu berlangsung ketika militer melancarkan aksi sebagai balasan atas serangan milisi Rohingya terhadap sejumlah pos polisi.

Hal ini memicu sedikitnya 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar.

Pada Agustus lalu, laporan PBB menyatakan sejumlah perwira militer Myanmar harus diselidiki atas dugaan genosida di negara bagian Rakhine dan kejahatan kemanusiaan di area lain.

Laporan itu menyebutkan aksi militer yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, persekusi, dan perbudakan, sangat tidak proporsional dibanding ancaman keamanan yang sebenarnya.

Lagi, Aung San Suu Kyi tak hadir di sidang Majelis Umum PBB di tengah kecaman internasional

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk kedua kalinya tidak hadir di sidang Majelis Umum PBB di New York.

Sidang yang dihadiri para kepala negara ini akan digelar pekan depan, namun Kementerian Luar Negeri Myanmar mengatakan peraih hadiah Nobel Perdamaian tersebut tidak akan bertolak ke New York.

Wartawan BBC di Myanmar, Nick Beake, mengatakan Kementerian Luar Negeri Myanmar tidak menjelaskan mengapa Aung San Suu Kyi tidak hadir di New York dan sebagai gantinya mengirim pejabat lain.

Pada 2016, ia menjadi pemimpin sipil Myanmar pertama dalam 50 tahun yang berbicara di sidang Majelis Umum dengan menggambarkan PBB sebagai sumber inspirasi.

Tapi setahun kemudian, Aung San Suu Kyi tidak hadir setelah ia menghadapi kecaman internasional sejak pecah gelombang kekerasan terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine pada akhir Agustus 2017.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Aung Shin, kepada kantor berita Reuters ketika itu mengatakan, “Ia tidak pernah takut menghadapi kritik masyarakat internasional. Mungkin ada masalah lain di dalam negeri yang lebih mendesak”.

Sebagai pemimpin de facto, ia dituduh diam dan tak mengecam tindakan militers Myanmar yang oleh PBB dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap warga Muslim Rohingya.

PBB mengatakan apa yang terjadi terhadap warga Rohingya adalah “jelas-jelas pembersihan etnik”.

Temuan tim PBB

Para saksi mata menuturkan aparat keamanan membunuh, memperkosa, dan membakar desa-desa warga Rohingya. Gelombang kekerasan memaksa ratusan ribu warga Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh diperkirakan mencapai setidaknya 700.000 orang.

Tim investigasi PBB yang dipimpin mantan jaksa agung Indonesia, Marzuki Darusman, merekomendasikan agar jenderal-jenderal Myanmar diajukan ke Mahkamah Internasional.

Kekerasan pecah setelah milisi Rohingya menyerang pos-pos polisi di Rakhine menewaskan 12 aparat keamanan.

Militer kemudian menggelar operasi dengan dalih menumpas teroris.

Sejak awal militer membantah telah melakukan pembunuhan terhadap warga Rohingya dan pemerintah menyebut masyarakat internasional mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.

Diamnya Aung San Suu Kyi membuat banyak kalangan mendesak supaya Nobel Perdamaian untuk dirinya dicabut meski Komite Nobel sudah menegaskan hadiah tersebut tidak akan dibatalkan.

Sejumlah organisasi dan kota telah mencabut atau membongkar tanda penghargaan untuk Aung San Suu Kyi.

‘Mendiamkan’ kekejaman terhadap Muslim Rohingya, kian banyak penghargaan untuk Aung San Suu Kyi yang dicabut

Pemerintah kota Aberdeen, Skotlandia, memutuskan untuk membongkar tanda penghargaan bagi San Suu Kyi, ditengah kecaman keras bahwa ia ‘membisu’ soal kekejaman terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Pembongkaran dilakukan setelah dewan kota setuju untuk mengambil langkah tersebut.

Pembongkaran penghargaan untuk Aung San Suu Kyi diusulkan oleh anggota dewan kota Barney Crockett, yang mengatakan “Saya kira tanda penghargaan ini diganti saja dengan penghargaan yang menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia”.

Pemerintah kota Aberdeen membuat tanda penghargaan bagi Aung San Suu Kyi atas permintaan organisasi hak asasi manusia, Amnesty Internasional, sepuluh tahun silam.

Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 ketika menjalani tahanan rumah di Rangoon.

Hadiah diberikan kepadanya sebagai penghargaan atas upayanya mendorong demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Setelah pemilihan umum di Myanmar pada 2015 ia diangkat menjadi penasehat negara, yang pada praktiknya adalah kepala pemerintahan sipil.

Dua tahun kemudian pecah gelombang kekerasan di negara bagian Rakhine setelah milisi Rohingya menyerang pos-pos polisi, menewaskan 12 aparat keamanan.

Merespons insiden ini, militer Myanmar menggelar operasi dengan dalih menumpas milisi Rohingya.

Aksi-aksi kekerasan pecah yang membuat masyarakat internasional menuduh aparat keamanan Myanmar membunuh warga Muslim dan membakar desa-desa mereka.

Ratusan ribu warga Muslim Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh untuk menghindari gelombang kekerasan.

Hadiah Nobel Perdamaian dicabut?

Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh mencapai sekitar 700.000 orang.

Pejabat PBB menggambarkan apa yang dilakukan militer Myanmar sebagai “jelas-jelas pembersihan etnik”, tuduhan yang ditolak oleh pemerintah dan militer Myanmar.

Tim penyelidik PBB mengatakan kuat diduga telah terjadi pembantaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan merekomendasikan agar jenderal-jenderal Myanmar diadili.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengatakan mereka membuka kemungkinan mengadili jenderal-jenderal Myanmar, meski Myanmar bukan negara anggota ICC, tapi krisis ini telah berdampak ke Bangladesh, yang merupakan negara anggota ICC.

Di saat kebrutalan dan kekejaman terhadap warga minoritas Muslim Rohingya terjadi, Aung San Suu Kyi tidak mengutuk atau mengecam keras tindakan militer Myanmar, sikap yang sangat disayangkan masyarakat internasional.

Bulan lalu, penghargaan Freedom of Edinburgh bagi Aung Saan Suu Kyi dibatalkan.

Kota-kota lain seperti Glasgow, Newcastle, dan Oxford, juga mencabut tanda penghormatan untuk Suu Kyi.

Diluar itu, masyarakat dari berbagai negara mengajukan petisi agar hadiah Nobel Perdamaian baginya dibatalkan saja, tapi Komite Nobel mengatakan hadiah tersebut tidak akan dicabut.