AS Berencana Pamer Kekuatan Militer Untuk Gertak China

AS Berencana Pamer Kekuatan Militer Untuk Gertak China

Angkatan Laut Amerika Serikat membuat proposal rahasia untuk memamerkan kekuatannya demi menggertak China.

Proposal yang dilihat itu merekomendasikan kapal perang AS untuk melakukan serangkaian operasi selama satu minggu pada November mendatang.

Operasi itu mencakup serangkaian latihan militer yang melibatkan kapal perang AS, pesawat tempur, dan pasukan militer untuk menunjukkan bahwa AS mampu melawan musuh dengan cepat.

Salah satu poin dalam proposal itu mengindikasikan AS bakal memamerkan kapal perang dan jet tempur mereka dalam operasi di dekat perairan yang diklaim China di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Seorang pejabat Pentagon menekankan bahwa AS tak berniat memicu perang dengan China. Mereka menyebut bahwa hal itu hanya sebuah gagasan.

Namun, Kementerian Pertahanan sendiri menolak untuk mengakui atau berkomentar mengenai proposal tersebut.

“Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan dalam berbagai kesempatan, kami tidak berkomentar mengenai operasi apa pun di masa depan”, kata juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Dave Eastburn.

Armada Pasifik AS juga menolak untuk berkomentar.

Ketegangan AS dan China

Proposal rencana ini bocor setelah kapal perang AS berpapasan dengan kapal China di Laut China Selatan.

Angkatan Laut AS menyatakan bahwa kapal perang China, Lanzhou, terlihat dalam jarak 45 meter dari kapal perang USS Decatur.

Insiden ini membuat hubungan China dan AS kian tegang, terutama setelah Menteri Pertahanan James Mattis menolak bertemu pejabat di Beijing pada pekan lalu.

Pada awal pekan ini, AS menerbangkan pesawat tempur B-52 di atas Laut China Selatan dan Laut China Timur.

Sebelumnya, tepatnya pada September lalu, AS menjatuhkan sanksi terhadap militer China karena membeli senjata dari Rusia, termasuk sistem pertahanan udara S-400 dan jet tempur Su-35.

Presiden AS, Donald Trump, bahkan sempat mengatakan bahwa persahabatan dirinya dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mungkin akan berakhir.

“Dia mungkin bukan teman saya lagi. Namun, saya pikir dia mungkin menghormati saya”, kata dia.

Wakil Presiden AS, Mike Pence, siap mengobarkan ketegangan China dalam pidatonya di Washington pada Kamis (3/10) waktu setempat.

Anwar Ibrahim: Saya Maafkan Mahathir Meski Dia Tak Minta Maaf

Anwar Ibrahim: Saya Maafkan Mahathir Meski Dia Tak Minta Maaf

Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim mengatakan dia telah sepenuhnya memaafkan Mahathir Mohammad meski perdana menteri Malaysia itu tak pernah meminta maaf secara langsung kepadanya.

“Saya tidak pernah meminta dia (Mahathir) meminta maaf. Saya selalu tegas bahwa saya merasa puas dengan sikap dan kesiapannya bekerja dengan saya. Lupakan masa lalu dan melihat ke depan”, kata Anwar kepada wartawan seperti dikutip The Straits Times, Rabu (3/10).

“Anda atau mungkin BBC yang sebenarnya menuntutnya permintaan maaf”.

Tak hanya Mahahtir, Anwar bahkan mengaku telah memaafkan mantan PM Najib Razak. Mahathir dan Najib merupakan dua lawan politik Anwar yang pernah menjebloskannya ke penjara dan menjegal karir dia di pemerintahan.

“Saya katakan saya telah memaafkan dia (Mahahtir), bahkan Najib secara personal. Meski begitu, Najib tetap harus menghadapi masalah soal penyalahgunaan dana publik ini hal yang berbeda”, ucap Anwar.

“Tapi menurut saya, hubungan dengan Mahathir, tidak perlu disamakan karena dia berkomitmen terhadap agenda reformasi. Dia telah merangkul saya sebagai mitra dalam membawa agenda reformasi. Itu sudah cukup”.

Pernyataan itu diutarakan Anwar menanggapi pernyataan Mahathir saat diwawancarai BBC HARDtalk pada Selasa (2/10) lalu.

Dalam wawancara itu, Mahathir membantah pernah meminta maaf terhadap Anwar setelah memecatnya sebagai wakil PM dan menjebloskan dia ke penjara pada 1998 lalu.

“Saya tidak pernah mengatakan (maaf), orang lain yang mengatakan itu atas nama saya karena mereka ingin saya meminta maaf”, ujar Mahathir.

“Saya tidak pernah meminta maaf secara resmi kepadanya (Anwar)”.

Relasi Anwar dan Mahathir bisa dibilang sangat kompleks. Anwar pernah menjadi wakil PM era Mahathir 1993-1998 sebelum akhirnya dipecat.

Tak lama setelah itu, Mahathir menjebloskan Anwar ke penjara. Saat itu, Anwar dituding korupsi dan melakukan tindak pidana sodomi.

Mahathir pun mengakui bahwa dirinya yang berperan menjebloskan mantan wakilnya itu ke dalam bui.

Setelah cukup lama berseteru, relasi Anwar dan Mahathir mulai menghangat terutama ketika keduanya sepakat bergabung dalam koalisi Pakatan Harapan untuk mengalahkan pemerintah mantan PM Najib Razak dan koalisinya Barisan Nasional yang dinilai korup.

Pada pemilu Mei lalu, Anwar dan Mahathir sepakat untuk bersatu melawan Najib. Mahathir, yang ditunjuk sebagai Ketua Pakatan Harapan, berjanji akan membebaskan Anwar jika menang pemilu.

Saat itu, Mahathir juga bersumpah akan menyerahkan jabatannya kepada Anwar tak lama setelah pria 71 tahun itu kembali menjadi anggota parlemen Malaysia.

Singapura Siap Kirim Dua Pesawat Bantuan Gempa Palu-Donggala

Singapura siap mengirimkan bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan menggunakan dua pesawat militer C-130 untuk korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan bahwa mereka siap mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, tenda, peralatan, dan sejumlah personel untuk membantu Indonesia menanggulangi bencana tersebut.

“Pemerintah Singapura akan terus bekerja sama secara intensif dengan Indonesia untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas yang diajukan Indonesia”, demikian pernyataan Kemlu Singapura seperti dikutip The Straits Times, Selasa (2/10).

Setelah menyalurkan bantuan, pesawat militer tersebut akan dikerahkan membantu proses evakuasi korban yang masih terjebak di pusat bencana dan sulit dijangkau.

Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (SCDF) juga telah mengerahkan dua petugasnya untuk berpartisipasi dalam tim penilaian dan tanggap darurat ASEAN selama 10 hari di Sulawesi. Misi tersebut dilakukan sejak 29 September lalu.

SCDF juga disebut siap mengirimkan tim terpisah untuk membantu otoritas Indonesia melakukan pencarian dan penyelamatan di lapangan.

Selain barang, Singapura melalui Palang Merah-nya juga berencana menggelontorkan dana awal bantuan sebesar US$100 ribu atau Rp.1,5 miliar untuk korban gempa Palu-Donggala.

Sejauh ini, korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,4 skala Richter dan tsunami itu mencapai 1.234 orang, sementara sekitar 99 orang masih dinyatakan hilang.

Menteri Koordinasi untuk bidak Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Wiranto, mengatakan transportasi udara menjadi salah satu bantuan yang saat ini dibutuhkan pemerintah karena sejumlah akses darat menuju lokasi pusat bencana masih lumpuh.

Hari ini di kantor presiden, Wiranto mengatakan sejumlah negara siap meminjamkan pesawat militer kepada pemerintah untuk menangani pascabencana di Palu dan Donggala.

Selain Singapura, Wiranto menyebut Malaysia, Korea Selatan, India, dan Amerika Serikat juga disebut akan meminjamkan pesawat militer untuk mempermudah penyaluran bantuan dan evakuasi korban.

“Kami terbatas jadi banyak negara sumbang. Singapura 2-3 pesawat, Malaysia, Korea, India juga. Amerika Serikat juga”, kata Wiranto.

Menurut Wiranto, pesawat akan sangat membantu untuk memasok kebutuhan korban seperti membawa makanan dari Balikpapan sehingga roda kehidupan mulai pulih dan masyarakat bisa tenang.

Moon dan Putin Utarakan Belasungkawa Atas Gempa Palu-Donggala

Moon dan Putin Utarakan Belasungkawa Atas Gempa Palu-Donggala

Presiden Korea Selatan dan Rusia menyampaikan belasungkawa atas kejadian gempa bumi dengan magnitudo 7,4 skala richter, yang mengguncang Donggala dan Palu Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (28/9) sore.

Presiden Moon Jae-in menuliskan ungkapan duka citanya melalui serangkaian cuitan di akun Twitter resmi kantor kepresidenan Korea Selatan. Moon juga menyampaikan surat belasungkawa atas bencana ini kepada Presiden Jokowi.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Republik Korea, saya mengucapkan belasungkawa atas banyaknya korban jiwa yang berpulang akibat kejadian tersebut”, seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima, Minggu (30/9).

“Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang terhormat, saya sangat sedih dengan kehilangan nyawa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi dahsyat dan tsunami yang melanda Sulawesi pada 28 September. Saya berharap para korban akan beristirahat dalam damai”, tulisnya mengawali.

Lebih lanjut, Jae-in menyatakan bahwa dirinya mewakili pemerintah dan masyarakat Korea Selatan menyampaikan belasungkawa yang terdalam kepada keluarga-keluarga yang berduka dan kehilangan orang-orang yang mereka cintai.

“Saya mengulurkan ketulusan hati saya kepada penduduk di daerah-daerah yang terkena bencana dan orang-orang Indonesia”, tambahnya.

Tak luput, ia juga berharap bahwa kondisi di lokasi bencana segera pulih begitu juga dengan proses evakuasi dapat berjalan lancar.

“Semoga penduduk dari daerah yang terkena dampak dan orang-orang Indonesia dapat mengatasi kesulitan sesegera mungkin di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo”, tutupnya sembari memberi tagar Indonesia dan simbol berdoa.

Selain itu, pimpinan Rusia Vladimir Putin menyampaikan juga keprihatinan melalui lama situs resmi kepresidenan Rusia.

“Vladimir Putin mengirim pesan belasungkawa kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait banyaknya korban dan kerusakan berskala besar yang disebabkan oleh tsunami yang melanda pulau Sulawesi”, seperti tertulis pada pernyataan pada situs kenegaraan Rusia yang dimuat pada Sabtu (29/9) siang waktu setempat.

Lebih lanjut, Putin menegaskan bahwa Rusia turut berbagi kesedihan dengan rakyat Indonesia, bersimpati, serta menyampaikan dukungan kepada keluarga korban.

“Serta berharap untuk pemulihan cepat untuk semua orang yang terluka dalam bencana”, tambahnya.

Palu dan Donggala porak-poranda setelah diguncang gempa dan tsunami pada Jumat (28/9). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa tsunami setinggi 1,5 hingga 2 meter menghantam Palu setelah gempa terjadi. Berbagai bangunan hancur dan jalan retak akibat gempa dan tsunami ini.

Hingga Minggu (30/9) siang, total korban tewas mencapai 832 orang dengan terbanyak di Palu yakni 821 orang, sementara di Donggala 11 orang.

Lebih dari 540 orang terluka karena gempa tersebut, sementara 17 ribu pengungsi tersebar di beberapa titik di kota Palu. Di antara jumlah tersebut, 71 diantaranya yang terdampak merupakan warga negara asing.

Jumlah korban tewas, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwonugroho, ada kemungkinan akan terus bertambah karena banyak jenazah yang belum teridentifikasi.

6 Negara Unik yang Ubah Nama Negara

Warga Makedonia akan melakukan voting pada Minggu (30/9) untuk menentukan apakah negara itu akan berganti nama menjadi Republik Makedonia Utara atau tidak.

Pergantian nama ini dilakukan terkait protes dari Yunani yang menyebut bahwa nama Makedonia telah digunakan pada salah satu provinsi di negara itu.

Yunani bahkan sampai menggunakan hak vetonya di PBB untuk menggagalkan kemajuan Makedonia dalam pembicaraan akses ke NATO dan Uni Eropa.

Banyak negara yang sudah mengubah nama mereka saat kemerdekaan. Terutama karena mereka enggan menggunakan nama yang digunakan oleh para penjajah. Sementara beberapa negara lain melakukan penamaan ulang karena terpecah dari negara federasi sebelumnya.

Negara yang mengubah namanya saat merdeka misalnya Bangladesh, sebelumnya Pakistan Timur. Botswana yang sebelumnya Bechuanakand, Ghana sebelumnya Tanjung Emas, Indonesia yang sebelumnya Hindia Belanda, Malawi sebelumnya Nyasaland, dan Zimbabwe sebelumnya Rhodesia.

Perpecahan Uni Soviet pada 1991 juga melahirkan negara-negara baru, seperti Belarusia dan Ukraina. Perpecahan Yugoslavia juga memunculkan Cekoslovakia.

Berikut enam negara yang baru-baru ini telah mengganti namanya.

1. Swaziland menjadi eSwatini

Lima puluh tahun setelah kemerdekaan Swaziland dari Inggris, Raja Mswati III mengumumkan pada bulan April 2018 bahwa negara kecil itu akan “kembali ke nama aslinya”, eSwatini, yang berarti “tanah Swazi”.

Pengumuman dari Raja absolut terakhir di Afrika itu mengejutkan bangsanya. Perubahan nama ini sempat jadi perdebatan. Sebagian warga sempat tidak setuju dengan nama sebelumnya karena menggunakan bahasa campuran Swazi dan Inggris.

2. Kongo jadi Zaire, lalu Kongo lagi

Pada masa kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, negara Afrika Tengah mendeklarasikan jadi Republik Kongo. Tapi, nama ini sama dengan negara tetangganya. Keduanya dibedakan dengan nama ibu kotanya, Brazzaville dan Kinshasa.

Beberapa tahun kemudian nama itu diubah menjadi Zaire. Tapi pada 1971, setelah perebutan kekuasaan lewat kudeta, nama negara itu kembali diganti menjadi Republik Demokratik Kongo.

3. Burma pilih jadi Myanmar

Pada tahun 1989, pemerintah militer Myanmar mengganti nama negara Asia Selatan menjadi “Republik Persatuan Myanmar”, untuk menarik garis di bawah masa lalunya sebagai koloni Inggris.

Hanya terjemahan bahasa Inggris yang berubah, namanya dalam bahasa Burma tetap utuh.

Oposisi, yang dipimpin oleh pemenang hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, terus selama bertahun-tahun untuk menggunakan Burma, seperti yang dilakukan beberapa negara yang menolak legitimasi junta.

Penggunaan Myanmar meningkat ketika transisi menuju demokrasi dimulai pada tahun 2012 tetapi dalam bahasa Prancis “Birmanie” tetap digunakan secara umum.

4. Dari Upper Volta jadi Burkina Faso

Negara ini sudah menggunakan nama Upper Volta bertahun-tahun setelah kemerdekaannya dari Perancis pada 1958. Nama ini terkait dengan posisi negara yang terletak di sepanjang Sungai Volta.

Negara di Afrika Barat yang terkurung daratan itu lantas menamakan kembali negaranya menjadi Burkina Faso atau “tanah orang-orang yang jujur” pada tahun 1984.

Nama ini diperkenalkan oleh pemimpin kudeta negara itu yang mengambil alih kekuasaan setahun sebelumnya dan menggabungkan dua bahasa di negara itu.

5. Kampuchea berubah jadi Kamboja

Kerajaan Kamboja dinamakan Republik Khmer pada tahun 1970 ketika Pangeran Norodom Sihanouk digulingkan dalam kudeta yang didukung AS.

Ketika Khmer Merah Pol Pot mengambil alih negara itu pada 1975, mereka menamakan negara itu Demokratik Kampuchea setelah menamakan bahasa mereka sebagai bahasa Khmer.

Rejim yang didukung oleh Vietnam lantas menggulingkan Khmer Merah pada tahun 1979 dan membuat negara ini kembali berganti nama jadi Republik Rakyat Kampuchea.

Ketika Vietnam mundur pada 1989 dan monarki dipulihkan, Sihanouk menjadi kepala negara, ia menamainya kembali jadi Kamboja.

6. Dahomey jadi Benin

Setelah 15 tahun merdeka dari Perancis dan setahun setelah mengadopsi kebijakan Marxist, Dahomey mengubah namanya menjadi Republik Rakyat Benin pada 1975.

Nama ini diambil dari Kerajaan Benin pada masa pra kolonial. Kerajaan yang dikenal kuat itu berkuasa di barat daya Nigeria sampai akhir abad ke-19.

PBB Bentuk Panel Untuk Tuntut Myanmar Soal Rohingya

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk panel baru untuk mengumpulkan bukti pelanggaran HAM termasuk genosida yang dilakukan Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya.

Bukti-bukti tersebut dikumpulkan panelis guna mempersiapkan tuntutan bagi Myanmar di masa depan.

Dari 47 anggota Dewan HAM PBB, sebanyak 35 negara mendukung pembentukan panelis itu, sementara tiga suara menolak dan tujuh lainnya memilih abstain.

China, Filipina, dan Burundi merupakan tiga negara yang menolak resolusi yang digagas Uni Eropa dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tersebut.

“Resolusi itu menetapkan sebuah badan yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengkonsolidasi, melestarikan, serta menganalisasi pelanggaran hukum yang dilakukan Myanmar sejak 2011 lalu. Badan itu juga berguna untuk menyiapkan dokumen guna memfasilitasi dan mempercepat proses peradilan yang adil dan independen”, bunyi resolusi itu seperti dikutip Reuters, Jumat (28/9).

Sementara itu, Duta Besar Myanmar di Jenewa, Kyaw Moe Tun, mengatakan resolusi itu didasarkan pada laporan tim pencari fakta PBB yang telah lebih dulu ditolak negaranya lantaran dinilai tidak seimbang dan mendorong perpecahan.

Moe Tun menegaskan tuntutan dan bahasa yang tertuang dalam resolusi itu sama sekali tidak akan berkontribusi menemukan jalan keluar yang berkelanjutan terhadap situasi sulit yang tengah dihadapi negaranya, terutama di negara bagian Rakhine.

Rakhine merupakan pusat krisis kemanusiaan yang memburuk sejak Agustus 2017 lalu, di mana kekerasan yang menargetkan Rohingya terjadi hingga memicu ratusan ribu gelombang pengungsi ke Bangladesh.

“Rancangan resolusi itu didasarkan atas tuduhan serius yang tidak terverifikasi dari rekomendasi tim pencari fakta yang bahkan dapat membahayakan persatuan nasional Myanmar”, ucap Moe Tun.

Dalam laporannya pada akhir Agustus lalu, tim pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa militer Myanmar terbukti bersalah berniat melakukan genosida terhadap Rohingya. Tim itu mendesak panglima militer Myanmar bersama lima jenderalnya untuk mundur dan segera diadili.

Selain militer, panelis itu juga menyimpulkan bahwa pemerintah sipil Myanmar di bawah Penasihat Aung San Suu Kyi membiarkan ujaran kebencian berkembang dan gagal melindungi etnis minoritas dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer negara bagian Rakhine, Kachin, dan Shan.

Selain itu, tim pencari fakta turut menyarankan agar Myanmar segera diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau melalui pengadilan ad hoc,

Militan Filipina Kerap Culik, Patroli Laut Disebut Gagal

Direktur Institute for Policy Analyst of Conflict (IPAC) Sidney Jones menganggap patroli laut terkoordinasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia gagal menghentikan penculikan yang kerap dilakukan kelompok bersenjata Abu Sayyaf di perairan Sulu, Sabah dan Sulawesi.

Sebab, warga negara Indonesia masih sering menjadi korban penyanderaan kapal-kapal ikan di perairan itu.

“Patroli itu tidak menjamin penculikan akan berhenti karena perairan itu terlalu luas. Patrolinya juga hanya beberapa lama sekali, tidak terus menerus, tidak setiap hari”, kata Sydney saat dihubungi akhir pekan lalu (21/9).

Patroli laut terkoordinasi tiga negara antara Jakarta, Manila , dan Kuala Lumpur itu pertama kali diinisasi Presiden Joko Widodo pada 2016 lalu dan mulai berlaku awal 2017.

Dalam kerja sama itu, ketiga negara sepakat melakukan patroli laut masing-masing wilayah perairannya demi menyetop penculikan ABK dan pembajakan kapal yang kerap terjadi selama 2016.

Meski sempat terhenti, penyanderaan kembali terjadi 11 September ini di Sabah.

Dua WNI bernama Samsul Saguni dan Usman Yunus asal Sulawesi Barat dilaporkan hilang saat melaut menggunakan kapal penangkap ikan berbendera Malaysia, Dwi Jaya I, di perairan Sabah.

Abu Sayyaf lagi-lagi disebut kelompok yang menculik kedua WNI tersebut, meski hingga kini belum ada otoritas yang mengonfirmasi kabar tersebut.

Kejadian itu berlangsung tidak lama setelah tiga WNI berhasil dibebaskan setelah menjadi sandera Abu Sayyaf selama lebih dari 18 bulan.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI mempertanyakan efektifitas patroli tersebut, terutama pada pemerintah Malaysia lantaran kejadian berlangsung di wilayah Negeri Jiran.

“Tidak ada orang yang yakin patroli itu bisa betul-betul menghentikan penculikan karena Sulu terlalu luas. Pulau di sekitar situ juga biasa dipakai basis Abu Sayyaf”, papar Sydney.

“Masih belum jelas juga apakah patroli trilateral itu ditujukan untuk mencegah terorisme atau penculikan, atau keduanya. Kalau hanya satu kali setiap bulan, memang dampaknya tidak begitu terlihat”.

Moon Puji-Puji Kim Jong Un Dalam Pidatonya Di PBB

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in menyampaikan puji-pujian kepada Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dalam pidatonya di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak dihadiri Kim.

Moon mengatakan bahwa Kim merupakan pemimpin yang ingin membawa kemakmuran ekonomi bagi rakyatnya. Dirinya tidak menyebutkan bahwa Kim adalah diktator yang kejam, seperti pernah diungkap Presiden AS, Donald Trump.

“Anda pasti menonton di TV. Tetapi, berdasarkan apa yang saya alami, Kim Jong Un sangat jujur dan sopan. Dirinya memperlakukan para sesepuh dengan hormat”, kata dia.

“Saya percaya bahwa Kim Jong Un tulus dan dia akan meninggalkan senjata nuklir sebagai pertukaran untuk pembangunan ekonomi”, kata dia menambahkan.

Moon menyakinkan sikap skeptis di AS dan di seluruh dunia bahwa Korea Utara sekarang serius ingin melepaskan senjata nuklirnya setelah beberapa dekade provokasi dan gagal memenuhi janji.

“Moon tahu bahwa Kim belum memenuhi harapan AS dan khawatir mengenai apakah proses AS-Korea Utara dapat dimulai dan tetap berada sesuai jalur”, kata Scott Snyder, seorang rekan senior untuk studi Korea.

Selain mencegah perang di Semenanjung Korea, Moon memiliki banyak hal yang dipertaruhkan secara politik dan membantu meningkatkan ekonomi.

Dibandingkan dengan tahun lalu, sikap Korea Utara di Majelis Umum PBB telah berubah drastis. Pada 2017, Korea Utara baru saja menyelesaikan uji coba nuklirnya yang keenam.

Keamanan memberlakukan sanksi baru terkait provokasi Korea Utara. Trump menyebut Kim merupakan seorang “pria roket” dalam misi bunuh diri. Pada tahun ini, Trump berterima kasih kepada Kim karena keberanian dan langkah-langkah yang diambilnya.

“Kim Jong Un mengatakan bahwa dia sangat sadar bahwa banyak orang di dunia masih tidak dapat mempercayai Korea Utara atau berpikir Korea Utara menipu atau mencoba untuk membeli waktu, bahkan setelah itu mengambil beberapa langkah untuk denuklirisasi”, kata Moon.

“Tapi apa yang bisa didapatkan Korea Utara dari menipu atau membeli waktu?”, katanya mengutip Kim.

Wakil Ketua Masyarakat Korea, Stephen Noerper memandang bahwa pidato Moon itu sepertinya menargetkan kelompok tertentu. Sebab, agenda Moon melibatkan pemain lain yang signifikan di panggung dunia.

“Saya tidak menganggap Moon sebagai juru bicara Kim, melainkan seorang pemimpin yang menyadari bahwa dirinya membutuhkan baik Kim dan Trump agar bisa seiya sekata”, kata dia.

Pekan lalu di Pyongyang, Korea Utara mengatakan akan membongkar tempat uji rudal dan landasan peluncuran di hadapan para ahli internasional.

Kim bahkan menyebut akan mengambil langkah lebih lanjut untuk mengakhiri program nuklirnya, jika AS menghormati perjanjian yang ditandatangani Juni lalu saat keduanya bertemu di Singapura.

Pengamat menyebut bahwa pertemuan antar Korea itu tidak memberikan penjelasan spesifik dan menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Dewan Sementara Moon mengatakan sangat wajar untuk mencurigai motivasi Kim mengingat kegagalan masa lalu Korea Utara untuk memenuhi perjanjian denuklirisasi.

Namun, Moon menambahkan bahkan pertemuan kali ini “benar-benar berbeda”.

“Kali ini, tolong percayai ketulusan Korea Utara”, kata dia sambil menambahkan bahwa pemimpin Korea Utara setuju untuk melakukan siaran langsung dalam pertemuan puncak itu.

“Dengan menyiarkan langsung semua proses pertemuan, saya mencoba membuat orang-orang di seluruh dunia melihat Kim Jong Un dan orang macam apa dia dengan mata mereka”, kata dia menambahkan.

Mahathir Sebut Malaysia Bisa Hancur di Tangan Najib

Perdana Menteri Mahathir Mohammad menganggap Malaysia bisa hancur jika pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Najib Razak kembali memenangkan pemilihan umum raya ke-14 pada Mei lalu.

Mahathir menganggap sistem birokrasi pemerintahan dan keuangan Malaysia rusak parah selama berada di tangan pendahulunya itu.

“Kita (Malaysia) bisa menjadi negara yang dijajah oleh orang lain. Kita bisa kehilangan pengaruh dan kekuatan kita sendiri”, kata Mahathir saat berbicara di depan sedikitnya 200 diaspora Malaysia di London, Inggris, Selasa (25/9).

“Rakyat Malaysia mendukung (kami) Pakatan Harapan dan menggulingkan koalisi Barisan Nasional (pemerintah sebelumnya) karena mereka tidak berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Warga dibebani dengan masalah biaya hidup tinggi”.

Tak hanya birokrasi yang rusak, Mahathir juga menilai budaya korupsi melekat di pemerintah sebelumnya, mulai dari level tertinggi hingga terendah.

Pemerintah Najib juga dinilai memihak Barisan Nasional, bahkan secara terang-terangan berkampanye mendukung koalisi berkuasa itu. Padahal, pemerintah mestinya bersikap netral ketika menghadapi masa pemilihan umum.

“Kesetiaan mereka tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga untuk partai berkuasa (saat itu)”, ujar Mahathir.

Mahathir mengatakan kabinetnya saat ini berada dalam keadaan defisit anggaran lantaran pendapatan tak cukup membayar utang yang diturunkan dari pemerintah sebelumnya.

“Selain itu, kita juga kehilangan uang pinjaman, kita tidak tahu kemana seluruh uang itu pergi. Jadi, kami tidak punya uang untuk melunasi utang”, tutur Mahathir seperti dikutip The Star.

Demi memulihkan keuangan negara, dia menganggap tidak masalah jika pemerintah menjual sejumlah aset-aset nasional.

Dia juga melontarkan dugaan pemerintah Najib Razak telah memalsukan data keuangan negara. Hal ini didasarkan atas utang Malaysia yang mencapai lebih dari 1 triliun ringgit (sekitar Rp.3.693 triliun).

Ironisnya Najib pernah memperingatkan rakyat Malaysia sebelum pemilu digelar 9 Mei lalu. Yakni pada 13 Maret, Najib menyatakan jika Pakatan harapan terpilih, Malaysia akan terbebani hutang sebesar 1,1 triliun ringgit.

Dalam kesempatan itu, Mahathir juga mendorong agar para pelajar Malaysia di Inggris dan negara lainnya bisa segera menyelesaikan masa studi agar dapat membantu pemerintah membangun negara.

“Jika kita bisa mempercepat masa studi, kita bisa segera pulang dan melayani negara”, katanya.

ISIS Klaim Serang Parade Militer, Iran Panggil 3 Dubes Eropa

Kelompok teroris ISIS mengklaim bertanggung jawab atas penembakan massal yang terjadi saat parade militer Iran berlangsung di kota Ahvaz, Sabtu (22/9).

Insiden itu dilaporkan menewaskan 29 orang termasuk seorang anak perempuan dan melukai 60 lainnya.

“Pejuang ISIS menyerang sebuah perkumpulan pasukan Iran di Kota Ahvaz, barat daya Iran”, bunyi kantor berita propaganda ISIS, Amaq, mengutip pejabat keamanan Iran.

Dikutip AFP, pernyataan itu diunggah dalam akun pesan instan Telegram milik Amaq.

Insiden bermula saat empat pria bersenjata melontarkan serangkaian tembakan membabi-buta dari belakang panggung saat parade berlangsung sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Beberapa media melaporkan para gerilyawan menyamar dengan berpakaian ala militer Iran. Keempatnya juga diketahui berusaha menyerang area para pejabat setempat menonton parade.

Namun, pasukan keamanan setempat berhasil melumpuhkan tiga pelaku dengan sebuah tembakan.

Juru bicara angkatan bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi melaporkan seorang pelaku lainnya menyerahkan diri setelah sempat kabur karena mengalami luka tembak.

Sementara itu, Teheran memanggil tiga duta besar negara Eropa sebagai bentuk protes terhadap serangan tersebut.

Kantor berita IRNA melaporkan Teheran mengajukan protes kuat kepada duta besar Belanda, Denmark, dan Inggris lantaran dianggap “masih menjadi rumah bagi sejumlah kelompok teroris” yang melakukan serangan tersebut.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei mengecam insiden itu dan menuding “rezim asing” yang didukung Amerika Serikat sebagai otak di balik serangan tersebut.

“Kejahatan ini adalah kelanjutan dari banyak plot di kawasan ini yang menjadi boneka Amerika Serikat dan tujuan mereka adalah menciptakan rasa tidak aman di negeri kita tercinta”, ujar Khamenei dalam pernyataaan resmi yang dikutip dari Reuters.

Khamenei tidak menyebutkan nama negara yang ia anggap sebagai sekutu AS di wilayah tersebut. Namun, selama ini Iran menganggap dua musuh besarnya di Timur Tengah, Israel dan Arab Saudi, sebagai sekutu AS yang sama-sama ingin menghancurkan negaranya tersebut.

Skip to toolbar