Nebeng di Blog Unpas
Header image

Author Archives: Agus Gumilar

Doktor Ilmu Sosial

Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan – Bandung

menerima mahasiswa baru tahun akademik 2013 / 2014

 

PENDAHULUAN

Program Doktor adalah Program Pendidikan Strata Tiga (S3), berbasis ilmu yang ditujukan untuk memperoleh gelar doktor sebagai gelar akademik tertinggi, sesuai dengan surat keputusan Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Program Doktor Ilmu Sosial – BKU Ilmu Administrasi Publik dibuka pada tanggal 28 Maret 2007, dengan nomor SK Pendirian Program Studi No.721/D/T/2007.

Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2012 telah terakreditasi Peringkat “B” dengan nilai 3,54 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi Nomor : 004/BAN-PT/Ak-XI/S3/V/2012.

 

BEBAN STUDI

Beban Studi Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik adalah 50 (Lima Puluh) SKS ditempuh dalam waktu sekurangkurangnya 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) semester dan dengan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 3,00.

Bagi calon mahasiswa yang berasal dan disiplin ilmu yang tidak sebidang, ditambah 6 (enam) SKS dengan 2 (dua) mata kuliah yaitu Kapita Selekta Ilmu Administrasi (3 SKS) dan Etika Administrasi (3 SKS).

Mahasiswa mengikuti kegiatan akademik penuh selama 2 (dua) semester, mahasiswa yang bersangkutan diharapkan dapat mengajukan Usulan Penelitian (UP) dengan bimbingan Tim Promotor, untuk selanjutnya diseminarkan di dalam Seminar Usulan Penelitian (SUP). Bobot SKS SUP adalah 1 (satu) SKS.

Setelah SUP dinyatakan diterima, mahasiswa yang bersangkutan segera melakukan penelitian mandiri dengan bimbingan Tim Promotor. Penelitian selesai dilaksanakan pada sekitar semester 5 (lima) sehingga Promovendus/Promovenda dapat menyampaikan temuannya dalam. Seminar Hasil Penelitian (SHP). Bobot SKS SHP adalah 1 (satu) SKS.

Apabila Naskah Disertasi dinyatakan siap, Promovendus/Promovenda dapat mengikuti Ujian Naskah Disertasi (UND) atau Sidang Tertutup dengan bobot SKS adalah 18 SKS dan bagi yang dinyatakan lulus UND atau Sidang Tertutup, selanjutnya dapat mengikuti Ujian Disertasi atau Ujian Promosi Doktor (UPD) dengan bobot SKS adalah 10 SKS.

 

BIAYA

  1. Pendaftaran                                                        Rp.      1.000.000,-
  2. Matrikulasi                                                           Rp.    5.000.000,-
  3. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)   Rp. 72.000.000,-
  4. Dana Pembangunan (DP)                                Rp. 22.000.000,-

Pelaksanaan Pembayaran :

Untuk Point 1 dan 2 di bayar pada saat pendaftaran sebesar Rp. 6.000.000,-

Total Biaya 4 & 5 adalah Rp. 94.000.000,-, dapat diangsur menjadi 3 (tiga) tahap :

Semester I                    Rp.   45.000.000,-

Semester II                  Rp.   35.000.000,-

Semester III                Rp.   14.000.000,-

Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi sekretariat Program Doktor Ilmu Sosial – Unpas,

Jl. Sumatera No.41 – Bandung

Telp./SMS: 08157113372 (Agus Gumilar)

email: goezgoem@yahoo.com

doktorilmusosial_unpas@yahoo.com

 

Pengertian Kebijakan Publik

Posted by Agus Gumilar in pengetahuan - (12 Comments)

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan: (Aminullah dalam Muhammadi, 2001: 371 – 372):

bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan:

bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. (Ndraha 2003: 492-499)

Meski demikian kata kebijakan yang berasal dari policy dianggap merupakan konsep yang relatif (Michael Hill, 1993: 8):

The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency.

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology dan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan antara lain menjadi: model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan model sistem.

Selanjutnya tercatat tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, yaitu: model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Terkait dengan organisasi, kebijakan menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin (Terry, 1964:278).

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin,2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

  1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
  2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
  3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. Dunn (William N. Dunn, 2003: 89)

Analisis Kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins didalam buku The Policy Process sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Selanjutnya Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve. (Michael Hill, 1993: 34)

Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara.” Menurut Nigro dan Nigro dalam buku M. Irfan Islamy “Prinsip-prinsip Kebijakan Negara (Islamy, 2001:1), administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku “Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3)

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Sedangkan menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, (Said Zainal Abidin,2004: 23)

kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Selanjutnya kebijakan publik tersebut setelah melalui analisa yang mendalam dan dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan publik. Dalam merumuskan kebijakan publik Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan yaitu:

  1. Model Kelembagaan;
  2. Model Elit;
  3. Model Kelompok;
  4. Model Rasional;
  5. Model Inkremental;
  6. Model Teori Permainan;
  7. Model Pilihan Publik;
  8. Model Sistem

Selain itu ada tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, yaitu:

  1. Model Pengamatan Terpadu;
  2. Model Demokratis;
  3. Model Strategis

Di sisi lain kebijakan publik sangat berkait dengan administasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara.” Kebutuhan masyarakat tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh individu atau kelompoknya melainkan diperlukan keterlibatan pihak lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Pihak lain inilah yang kemudian disebut dengan administrasi negara.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Pendapat lain tentang kebijakan menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewit adalah suatu keputusan yang menuntut adanya perilaku yang konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan.

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku “Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3) Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Sedangkan menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, (Said Zainal Abidin,2004: 23)

kebijakan publik adalah biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

Namun menurut Riant Nugroho D., bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik (Nugroho, 2004:52).

Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho 2004,100-105)

Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:

  1. Apakah Isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?.
  2. Apakah Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat?
  3. Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?
  4. Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?
  5. Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?
  6. Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

Namun dari semua isu tersebut di atas menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:

  1. Efektifitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
  2. Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
  3. Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.
  4. Adil
  5. Terjawab – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Aktivitas analisis didalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu didalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, maka akan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini Ripley menyatakan (Randal B. Ripley, 1985: 31)

Didalam proses kebijakan telah termasuk didalamnya berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama.

Pada praktik kebijakan publik antara lain mengembangkan mekanisme jaringan aktor (actor networks). Melalui mekanisme jaringan aktor telah tercipta jalur-jalur yang bersifat informal (second track), yang ternyata cukup bermakna dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecahkan. Mark Considine memberi batasan jaringan aktor sebagai: (Mark Considine, 1994: 103)

Keterhubungan secara tidak resmi dan semi resmi antara individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam suatu sistem kebijakan.

Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Didalam kesempatan ini dibahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan, karena memiliki relevansi dengan tema kajian.

Diposkan oleh Putra Goes, silahkan klik disini untuk lebih jelasnya 22:34

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=kebijakan%20publik&source=web&cd=1&ved=0CFYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fabdiprojo.blogspot.com%2F2010%2F04%2Fpengertian-kebijakan-publik.html&ei=Q9fqT-_bKomJrAfYsci-BQ&usg=AFQjCNFFPX4laamXlYhBS3wnwDd0_KndcQ&cad=rja

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di universitas, dengan focus utama pada aspek akademik dan aspek lain yang mendukung aspek akademik. Fokus pada aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal, sebab secara bertahap focus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup aspek lain non akademik.

Seluruh civitas akademika Universitas Pasundan berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:

  1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
  2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  3. Keterlibatan semua pihak di lingkungan Universitas Pasundan untuk bekerja mencapai tujuan dengan berlandaskan pada standard dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

 Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Universitas Pasundan

SPMI Universitas Pasundan dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PDCA (Plan Do Check Action).  Dengan model ini, maka universitas akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PDCA, maka setiap unit di lingkungan universitas secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standard an prosedur yang telah ditetapkan.  Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit terkait, dan kepada pimpinan universitas. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan universitas akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Selain itu, model manajemen PDCA juga mengharuskan setiap unit di lingkungan universitas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor yang dalam hal ini SPI (Satuan Pengawas Internal) yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam, dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan universitas, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses diatas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pasundan terjamin mutunya. SPMI universitas pun juga harus selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kea rah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PDCA adalah kesiapan semua prodi di lingkungan universitas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN – PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Prinsip dalam Melaksanakan SPMI Universitas Pasundan  

Untuk mencapai tujuan SPMI universitas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan universitas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit di lingkungan universitas selalu berpedoman pada prinsip:

  1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
  2. Mengutamakan kebenaran;
  3. Tanggungjawab social;
  4. Pengembangan kompetensi personal;
  5. Partisipatif dan kolegial;
  6. Keseragaman metoda;
  7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

 Strategi SPMI Universitas Pasundan

 Strategi Universitas Pasundan di dalam melaksanakan SPMI adalah:

  1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
  2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
  3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
  4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepad pemangku kepentingan secara periodic.

 Pelaksanaan SPMI pada setiap unit dan Universitas Pasundan

 Universitas Pasundan memiliki 6 fakultas dengan jumlah 25 prodi, 4 biro universitas dan 7 lembaga. Universitas Pasundan menetapkan bahwa sejak tahun 2008 seluruh unit kerja akademik maupun non akademik harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dapat berjalan lancar dan terkoordinasikan secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2008 – 2012, Universitas membuat sebuah unit kerja yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI, unit tersebut adalah SPM (Satuan Penjaminan Mutu) dan SPI (Satuan Pengawas Internal).

 

(Sumber: Satuan Penjaminan Mutu Unpas)

Visi:

Menjadi Lembaga penjaminan mutu internal yang mendukung tercapainya visi dan misi Universitas Pasundan.

Misi :

  1. Melaksanakan dan menciptakan budaya mutu pendidikan di Universitas Pasundan;
  2. Meningkatkan lembaga penjaminan mutu secara terus menerus dan akuntabel dalam melaksanakan penjaminan mutu Internal.

Tujuan :

  1. Meningkatkan mutu secara berkelanjutan dan akuntabel untuk mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi untuk memenuhi pemangku kepentingan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
  2. Menjamin mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
  3. Menjamin pelaksanaan penjaminan mutu internal secara terus menerus di Universitas Pasundan.

 Tugas  dan Fungsi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Pasundan

  1. Melaksanakan dan mengembangkan penjaminan mutu internal;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu dari tingkat universitas, fakultas dan prodi;
  3. Menyusun dokumen-dokumen mutu dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu;
  4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu
  6.  Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu secara berkelanjutan

(Sumber: Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas Pasundan)

Visi, Misi dan Tujuan Unpas

Posted by Agus Gumilar in pengetahuan - (0 Comments)

Visi

Menjadi komunitas akademik peringkat Internasional yang mengusung nilai Sunda dan Islam di tahun 2021

 Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional
  2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional
  3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia
  4. Menjaga, memelihara dan mengembangkan budaya Sunda
  5. Menjaga, memelihara dan mengembangkan Syi’ar Islam

 Tujuan

Tujuan jangka panjang Program Pengembangan akan dicapai melalui Rencana Strategis Universitas Pasundan 2008-2012.  Di dalam rencana strategis ini tujuan jangka panjang diuraikan menjadi sejumlah tujuan strategis sebagai berikut.

  1. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai luhur agama Islam dan Kesundaan untuk mendukung pengembangan insan Universitas Pasundan yang memiliki keunggulan dalam IPTEKS, religius dan berbudi luhur serta berbudaya (luhung elmuna, pengkuh agamana, jembar budayana).
  2. Meningkatkan citra UNPAS di masyarakat untuk meningkatkan minat lulusan SMU untuk menempuh studi di UNPAS serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lulusan UNPAS.
  3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan proses pembelajaran untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang sesuai dengan tuntutan segenap pemangku kepentingan.
  4. Meningkatkan mutu penelitian dan karya ilmiah untuk mendukung pengembangan IPTEKS serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah nasional dan global
  5. Meningkatkan mutu lembaga kemahasiswaan untuk mendukung pengembangan kreativitas dan prestasi mahasiswa sesuai minat dan bakatnya,
  6. Meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  .
  7. Meningkatkan jejaring kerjasama dalam dan luar negeri.
  8. Memperluas akses bagi siswa berprestasi yang memiliki kendala ekonomi

(Sumber: Satuan Penjamin Mutu SPM – Unpas)

VISI

“Menjadi lembaga pendidikan yang handal dan terpercaya mampu menghasilkan Doktor yang berkualitas

serta menghasilkan karya-karya penelitian dan memberikan kontribusi keilmuan yang tinggi

di tingkat Internasional tahun 2021”

MISI

Misi Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

I.          Tahun 2011 – 2014

  1. Melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam usaha menghasilkan Doktor yang mampu berkiprah pada level nasional serta mampu melakukan pengembangan keilmuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
  2. Berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa dan negara dengan memanfaatkan kompetensi yang dimiliki.

II.       Tahun 2015 – 2018

  1. Melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam usaha menghasilkan Doktor yang mampu berkiprah pada level regional serta mampu melakukan pengembangan keilmuan yang bermanfaat di tingkat regional.
  2. Berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan ilmu dan menjalin jejaring ditingkat regional

III.    Tahun 2019 – 2021

  1. Melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam usaha menghasilkan Doktor yang mampu berkiprah pada level internasional, serta mampu melakukan pengembangan keilmuan yang bermanfaat di level internasional.
  2. Berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan ilmu dan menjalin jejaring di tingkat internasional.

Tujuan utama Program Doktor Ilmu Sosial adalah menghasilkan lulusan Doktor yang mempunyai kualitas, daya saing dan kemampuan dalam memecahkan masalah serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Fakultas Pascasarjana, yaitu :

  1. Peningkatan kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM)
  2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  3. Melaksanakan penelitian dan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta
  4. Melaksanakan aktivitas pengabdian pada masyarakat yang relevan dengan kompetensi program studi dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat
  5. Peningkatan suasana akademik
  6. Melaksanakan pertukaran dosen dan mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional.

Alhamdulillah…
Program Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik Fakultas Pascasarjana Unpas telah mengantongi SK Terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BAN-PT Nomor: 004/BAN-PT/Ak-XI/S3/V/2012, dengan nilai 3,54 (Peringkat “B”).
Semoga dapat menjadi lembaga pendidikan yang handal dan terpercaya, mampu menghasilkan Doktor yang berkualitas serta menghasilkan karya-karya penelitian yang memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Administrasi Publik yang tinggi di tingkat Internasional di Tahun 2021. Sesuai dengan Visi dan Misi Program Doktor Ilmu Sosial. Amin yra.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

(Sumber; Silvariyadi Rachman)

Hakekat Penelitian

Posted by Agus Gumilar in pengetahuan - (1 Comments)

Hakekat Penelitian :

  • Mencari dan memperoleh sesuatu yang diinginkan
  • Sesuatu yang diperoleh itu benar-benar yang dinginkan
  • Jadi, ada proses: keinginan, mencari, memperoleh, pengukuran kebenaran
  • Tetapi manusia yang mencari sesuatu selalu ingin memperoleh kepuasan, akibatnya: mencari lagi.
  • Dalam penelitian ilmiah yang dicari adalah “kebenaran” (truth) yang sifatnya obyektif, bukan “pembenaran” (to be true) yang sifatnya subyektif.

 (Sumber: Metode Penelitian; Prof. Djadja Saefullah)

A. Kajian Pustaka :

Kajian    pustaka  berkaitan  dengan   kajian  teoritis    dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti    (Sugiyono; 2011)

Tiga Kriteria Terhadap Teori yang Digunakan:

  1. Relevansi, Relevansi berarti teori yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
  1. Kemutakhiran,  Kemutakhiran berarti terkait  dengan  kebaruan  teori atau referensi yang digunakan. Pada umumnya referensi yang sudah diterbitkan dianggap kurang mutakhir. Dalam Dissertation Guide UTM: The materials should generally be of recent origin (in the last 5 years) but historically important works should not be overlooked.
  1. Keaslian,  Terkait dengan keaslian sumber, maksudnya supaya menggunakan sumber aslinya dalam mengemukakan teori. Jangan mengutip dari kutipan orang lain, dan sebaiknya dicari sumber aslinya.

Beberapa hal penting didalam menyusun Kajian Pustaka :

  1. Grand Theory, Middle Range Theory, dan Application Theory;
  2. Perhatikan fokus penelitian;
  3. Pada bagian ini dilakukan kajian/diskusi konsep dan teori   yang  digunakan  berdasarkan  literatur  yang tersedia;
  4. Penelitian terdahulu.

Grand   theory  adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut GT karena pada saat ini teori-teori itu menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut makro karena teori-teori ini berada pada level makro. GT ini dapat juga disebut teori dasar atau utama.

Middle Range Theory teori ini berada pada level mezzo (level menengah) di mana fokus kajiannya makro dan juga mikro.

Application Theory, teori ini berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dan konseptualisasi (Syamsul: 2009)

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan pihak lain, yaitu tentang penelitian yang serupa yang memiliki tujuan yang sama dengan yang dinyatakan dalam judul penelitian.

Alasan diuraikan penelitian terdahulu adalah untuk:

  1. Originalitas penelitian
  2. Dapat membedakan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan/sedang dilakukan.
  3. Sebagai alat bantu dalam menyusun kerangka pemikiran dan juga sebagai alat memperkuat pernyataan masalah (problem statement).

Pada kajian pustaka sebaiknya peneliti menghindari mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli dengan membuat definisi sendiri. Sebaiknya cukup dengan menginterpretasikan dan mengomentari saja.

B. Kerangka Pemikiran :

Kerangka pemikiran adalah gambaran tentang keterkaitan antar variabel penelitian yang akan dikaji, yang akan dibangun oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian berdasarkan hasil tinjauan pustaka ( Eonoe, WordPress: 2010)

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disitensiskan dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Oleh karena itu kerangka pemikiran memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar penelitian. Uraian dalam kerangka pemikiran menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel.

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari peneliti (argumentasi peneliti) yang dilandasi dengan konsep-konsep dan teori yang relevan guna memecahkan masalah penelitian. Kerangka pemikiran akan melahirkan asumsi-asumsi yang dapat digunakan dalam membangun hipotesis.

Dalam penelitian kualitatif beberapa pakar tidak menyarankan menyusun kerangka pemikiran. Karena kerangka pemikiran sebagai dasar perumusan hipotesis. Pada penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis.

(Sumber: Metlit, Prof. Dr. H. Bambang Heru Purwanto, M.S)